Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi paparan, di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. ANTARA/Putu Indah Savitri (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapat informasi terkait keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara 26 tambang di wilayah provinsi tersebut.
“Saya belum tahu, belum baca,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menutup sementara sejumlah tambang di Parung Panjang. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.
Penutupan sementara tambang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 144/HUB.01.01.01/PEREK tentang Pengaturan Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang di Wilayah Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg Kabupaten Bogor yang diterbitkan pada 19 September 2025.
Baca Juga: Bahlil Tegaskan Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Jadi Tuan di Negeri Sendiri
Dalam evaluasi tersebut, tata kelola kegiatan pertambangan beserta rantai pasok dinilai belum sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, penutupan sementara dilakukan hingga seluruh ketentuan tersebut terpenuhi.
Kebijakan penutupan tambang memicu aksi demonstrasi di pertigaan Pasar Lebakwangi, Kabupaten Bogor, pada Senin, 29 September.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan penutupan diambil demi keselamatan masyarakat, mengingat banyaknya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur akibat aktivitas kendaraan tambang.
Baca Juga: Bahlil Tegaskan Tak Ada Isu Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Program B50
“Yang meninggal sudah hampir 115 orang, yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak, tidak ada yang demo? Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonominya,” ujar Dedi.
Ia juga meminta para pengusaha tambang turut bertanggung jawab dengan membangun jalan khusus bagi kendaraan tambang agar dampaknya tidak terus dirasakan oleh warga sekitar.
“Ekonomi harus jalan, rakyat harus dilindungi, infrastruktur harus baik,” kata Dedi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
