Kalau Dapur Distop, Siapa yang Memberi Makan 82,9 Juta Orang?

Ntvnews.id, Jakarta - Keputusan pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengancam target 82,9 juta penerima manfaat, moratorium dapur dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dibarengi strategi pengganti yang jelas.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan jantung utama program MBG yang tidak bisa dipandang sebagai sekadar fasilitas pendukung.

“Tanpa dapur, tidak ada makanan. Tanpa makanan, tidak ada penerima manfaat. Tanpa penerima manfaat, target Presiden Prabowo Subianto tinggal menjadi angka dalam dokumen negara,” kata Iskandar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, sejak awal pemerintah menyadari target penerima manfaat hanya bisa dicapai apabila jumlah dapur terus bertumbuh dan beroperasi secara optimal.

Bahkan Badan Gizi Nasional (BGN) pernah memperkirakan kebutuhan sekitar 30 ribu dapur untuk melayani puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Karena itu, keputusan moratorium harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Terlebih pemerintah tetap mempertahankan target layanan meski penambahan dapur dihentikan sementara.

Baca Juga: Kepala BGN Nanik Deyang Prioritaskan Efisiensi Anggaran, Moratorium Dapur MBG Jadi Langkah Awal

“Jika dapur baru dihentikan, sementara target penerima manfaat tetap besar, maka strategi penggantinya apa?” tegas Iskandar.

Pertanyaan itu, menurut dia, bukan sekadar soal jumlah dapur. Ada persoalan kapasitas produksi, jarak distribusi, waktu pengiriman hingga standar higienitas yang harus dijawab pemerintah.

“Apakah dapur yang sudah ada benar-benar mampu menaikkan kapasitas? Apakah jarak distribusinya masih aman? Apakah kapasitas masak tidak memaksa dapur bekerja melampaui batas higienitas?” lanjutnya.

Iskandar mengingatkan bahwa MBG bukan program digital yang cukup dikendalikan melalui dashboard atau laporan administrasi.

Program ini menyangkut makanan yang harus diproduksi, dikemas, dan dikirim setiap hari kepada jutaan penerima manfaat.

“MBG bukan program spreadsheet. Kalau dapur terlalu jauh dari sekolah, makanan bisa terlambat. Kalau makanan terlalu lama berada di suhu ruang, bakteri bisa tumbuh,” ujarnya.

Menurut Iskandar, pemerintah harus memastikan bahwa langkah penataan dapur tidak justru mengorbankan tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi yang aman dan tepat waktu.

“Jika dapur dihentikan, siapa yang memberi makan 82,9 juta orang?” pungkasnya.