Sebelumnya, Tito menyebut banyaknya tenaga honorer bisa membebani keuangan daerah. Ini terlihat dari besarnya porsi belanja pegawai dalam APBD di banyak daerah di Indonesia.

"Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang. Terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus. Sudah transfer pusatnya 90 persen, 90 persen itu dipakainya sebagian besar itu buat belanja pegawai, mulai dari gaji, tunjangan," tandasnya.