BGN: Kebutuhan Beras SPPG Capai 2,6 Ton Per Bulan

Ntvnews.id, Manokwari - Badan Gizi Nasional (BGN) menginformasikan bahwa kebutuhan beras untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai sekitar 2,6 ton per bulan.

Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, menjelaskan pada kegiatan sosialisasi BGN bersama Anggota DPR RI Obet Rumbruren di Manokwari, Jumat, bahwa volume kebutuhan pangan SPPG tergolong besar karena menu yang disajikan harus sesuai dengan prinsip gizi seimbang bagi anak sekolah.

“Untuk kebutuhan karbohidrat, SPPG rata-rata membutuhkan 2,5 ton beras setiap bulan atau sekitar 200–225 kilogram per hari,” ujar Gusti.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan protein hewani juga cukup tinggi. Setiap bulan, dapur SPPG memerlukan 2,6 ton ayam, atau setara ±300 kilogram per hari. Sementara itu, kebutuhan telur mencapai 26.400 butir atau sekitar 1,6 ton per bulan, dengan rata-rata penggunaan 3.300 butir setiap kali masak yang disajikan dua kali dalam sepekan.

Baca Juga: Kepala BGN Pastikan Gaji Tenaga Ahli Gizi MBG Cair Pekan Ini

Selain bahan pangan utama tersebut, SPPG juga membutuhkan sekitar 1.300 bungkus tempe per bulan, serta ratusan kilogram sayuran guna melengkapi menu bagi penerima manfaat MBG.

Gusti menilai, tingginya kebutuhan pangan tersebut memberi potensi ekonomi signifikan untuk masyarakat lokal, terutama petani, peternak, dan pelaku usaha kecil.

“Ini menjadi potensi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Partisipasi warga diperlukan untuk menyediakan bahan pangan lokal,” ujarnya.

Saat ini terdapat 20 dapur SPPG di Kabupaten Manokwari sehingga volume kebutuhan bahan pangan makin besar dan memerlukan dukungan masyarakat dalam penyediaannya. Meski demikian, pengadaan bahan pangan dilakukan dalam jumlah besar sehingga SPPG tidak dapat membeli dalam ukuran kecil. Oleh sebab itu, suplai perlu dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau BUMDes.

“Warga bisa berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes. Bahan pangan dikumpulkan dulu, kemudian disetor ke dapur SPPG dalam jumlah besar,” katanya.

Baca Juga: BGN: 48 Persen Kasus Keracunan Pangan Berasal dari Program Makan Bergizi Gratis

Ia berharap masyarakat yang sebelumnya berhenti bertani atau beternak dapat kembali aktif untuk memenuhi kebutuhan pasokan SPPG.

“Implementasi MBG bukan hanya menurunkan angka gizi buruk, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal,” kata Gusti.

Ia menambahkan bahwa satu unit SPPG dapat menyerap hingga 50 tenaga kerja, terdiri dari kepala dapur, ahli gizi, tenaga akuntansi, dan sekitar 47 relawan.

Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menegaskan bahwa program MBG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi anak, tetapi juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua Barat.

Ia menuturkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Papua akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

“Sebagai Anggota DPR RI Dapil Papua Barat saya selalu mendukung program MBG dengan melakukan sosialisasi di beberapa daerah di Papua Barat," katanya.

(Sumber : Antara)