Purbaya Rekrut Hacker Lokal Perkuat Sistem Coretax Tanpa Tambahan Anggaran

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merekrut peretas atau hacker lokal serta memperkuat tim internal untuk memperbaiki sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini dilakukan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Tentang biaya Coretax, nggak ada penambahan biaya. Paling nambah biaya bayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT (information technology)-nya itu. Gaji biasa, pos pengeluaran biasa, nggak ada yang istimewa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Purbaya mengatakan, pihaknya lebih mengandalkan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri untuk mengembangkan sistem DJP tersebut. Karena itu, ia berfokus memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP).

Baca Juga: Purbaya Akui Coretax Belum Rampung Sebulan, Tapi Progresnya Terus Membaik

Menurut hasil pengamatannya, tim PSIAP sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup baik, hanya perlu arahan dan pendampingan agar lebih terarah.

“Sebelumnya mereka nggak biasa saja, tapi dari sisi programming, coding, nggak ada masalah. Katanya bagus-bagus. Jadi, kami nggak akan membuat tim baru. Tim yang ada diperkuat,” jelasnya.

Selain memperkuat tim internal, Purbaya juga menggandeng peretas dalam negeri untuk menguji keamanan sistem Coretax. Langkah ini diambil setelah sempat terjadi kebocoran data Coretax yang dijual ke pihak luar. Ia memastikan kejadian serupa tidak akan terulang.

“Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” ujar Purbaya.

Baca Juga: GEKIRA Gelar Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

Ia menjelaskan, performa keamanan Coretax kini meningkat signifikan dari skor sekitar 30 menjadi lebih dari 95, atau naik dari posisi D atau E menjadi A+. Untuk performa non-transaksional, nilainya juga sudah mencapai lebih dari 95 dalam skala 0 sampai 100.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menambahkan, salah satu kendala perbaikan sistem Coretax adalah kontrak dengan LG CNS-Qualysoft Consortium sebagai vendor, yang membuat pemerintah belum memiliki akses penuh ke sistem tersebut.

Namun, setelah kontrak sepenuhnya dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada Desember mendatang, Purbaya yakin persoalan Coretax dapat diselesaikan pada Januari atau Februari 2026.

Baca Juga: Mensos Temui Pramono di Balai Kota, Bahas Program Strategis Prabowo

“Januari sudah selesai harusnya, keamanan dan infrastruktur. Infrastruktur sangat amat cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Barang-barang yang kita belu tuh mahal dan canggih, cuma nggak bisa pakainya. Tapi nggak apa, ini kan kita belanja, jadi pajak cukup serius untuk belanja Coretax ini,” ujarnya.

“Secara teknis, ketergantungan pada pihak asing ke depan akan kami putus. Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan,” tuturnya.

(Sumber: Antara)