Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di Jakarta, Senin 27 Oktober 2025. ANTARA/Imamatul Silfia. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 menuai apresiasi luas. Kebijakan tersebut dinilai memberi ruang bagi pemulihan industri hasil tembakau (IHT), menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mempersempit ruang gerak rokok ilegal.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menilai keputusan ini sebagai langkah fiskal yang tepat dan realistis dalam merespons berbagai tantangan yang dihadapi sektor tembakau nasional.
“Kebijakan untuk tidak menaikkan cukai itu sudah tepat dan memang menjawab berbagai tantangan yang dihadapi industri pengolahan tembakau saat ini. Ini respon pemerintah dalam menghadapi fenomena ini. Jadi tidak bisa secara eksesif,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Rabu, 29 Oktober 2025.
Ahmad menjelaskan bahwa kenaikan cukai yang terlalu tinggi tidak selalu memberikan hasil optimal terhadap penerimaan negara. Ia menekankan bahwa terdapat batas di mana kenaikan tarif justru kehilangan efektivitasnya dan bisa menimbulkan efek negatif terhadap industri.
Baca Juga: Survei IndexPolitica: Elektabilitas Purbaya Melejit, Salip Gibran hingga Dedi Mulyadi
“Ada titik maksimum di mana tarif cukai itu sudah memang tidak bisa dinaikkan lagi atau tidak memberikan dampak atau korelasi positif dengan penerimaan secara keseluruhan. Kalau dinaikkan terus-terusan, tentu saja implikasinya luas,” jelasnya.
Lebih jauh, Ahmad menilai bahwa kebijakan moratorium atau penundaan kenaikan cukai selama beberapa tahun dapat memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri tembakau.
“Kalau sudah diputuskan beberapa tahun tidak ada kenaikan, itu memberi kepastian. Sehingga kalau ada perencanaan yang matang, yang dilakukan pengusaha dalam hal misalnya menyerap tembakau petani, kemudian akan bahan baku seberapa banyak dan seterusnya, penjualannya juga,” ungkapnya.
Selain memberikan kepastian usaha, Ahmad juga menilai kebijakan tersebut dapat membantu menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini menjadi tantangan fiskal dan pengawasan pemerintah.
Baca Juga: HP-nya Bikin Minder Purbaya, Kekayaan Sekjen Kemenkeu Tembus Rp71 Miliar
“Rokok ilegal itu ada karena permintaannya ada. Jika orang mencari rokok legal, maka harganya harus sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Maka perlu diperhatikan komponen cukai dan pajak-pajak lainnya yang sangat mempengaruhi harga rokok, karena harga rokok itu 70% lebih itu adalah kebijakan pemerintah, seperti pajak dan cukai,” tegasnya.
Ia menambahkan, stabilitas kebijakan fiskal melalui penahanan kenaikan CHT dan HJE akan berdampak positif terhadap rantai industri tembakau dari hulu hingga hilir. Ahmad menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor ini yang dikenal sebagai industri padat karya.
“Ini salah satu upaya untuk memperbaiki lagi kinerja dari hulunya, termasuk bagaimana mengoptimalkan atau meningkatkan kembali penyerapan tembakau dari lokal kita, supaya petani tembakaunya juga bergeliat lagi dan juga industrinya juga tetap mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah yang banyak, jadi padat karyanya itu tidak hilang,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
