Presiden Korsel Minta China Jadi Mediator Isu Nuklir Korea Utara

Ntvnews.id, Beijing - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Presiden China Xi Jinping untuk mengambil peran sebagai mediator dalam persoalan di Semenanjung Korea, termasuk terkait isu senjata nuklir Korea Utara (Korut). China diketahui memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Pyongyang.

Pernyataan tersebut disampaikan Lee setelah melakukan pertemuan dengan Xi Jinping di Shanghai.

"Ada sesuatu yang saya minta dari pihak China. Saya ingin (China) berperan sebagai mediator dalam masalah Semenanjung Korea, termasuk masalah nuklir Korea Utara," ungkap Lee, dikutip dari kantor berita Korsel, Yonhap, Jumat, 9 Januari 2026.

Lee menuturkan bahwa pemerintahannya selama ini terus berupaya membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Namun, seluruh saluran komunikasi tersebut kini tertutup sepenuhnya. "Tapi semua saluran komunikasi kami (dengan Korut) sepenuhnya diblokir sehingga kami tidak dapat berkomunikasi sama sekali," ujarnya.

Baca Juga: China: AS Tak Berhak Atur Hubungan Luar Negeri Venezuela

Hal tersebut juga telah disampaikan Lee secara langsung kepada Presiden Xi Jinping. "Saya mengatakan kepadanya bahwa akan lebih baik jika China berperan sebagai mediator perdamaian. Presiden Xi mengapresiasi upaya kami dan mengatakan bahwa kami perlu bersabar," katanya.

Menurut Lee, Xi Jinping menyatakan kesediaan China untuk berupaya memainkan peran sebagai penengah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Terkait hubungan bilateral dengan Beijing, Lee menegaskan bahwa Seoul akan tetap mengelola relasi tersebut dengan mengedepankan kepentingan nasional masing-masing negara.

“Pemerintah Republik Korea berencana untuk mengelola hubungan Korea Selatan-China berdasarkan prinsip saling menghormati dan menempatkan kepentingan nasional sebagai pusat perhatian agar hubungan tersebut tidak condong ke satu sisi atau terpengaruh oleh emosi,” ujar Lee.

Sebagai informasi, pada November 2023 Korea Selatan memutuskan untuk menangguhkan sebagian partisipasinya dalam North-South Military Agreement (NSMA) yang disepakati dengan Korea Utara pada September 2018. Kesepakatan tersebut bertujuan menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea, mengingat kedua negara secara teknis masih berada dalam kondisi perang sejak konflik Korea berakhir pada 1953.

Langkah penangguhan itu diambil Seoul sebagai respons atas peluncuran satelit mata-mata oleh Korea Utara. Menanggapi keputusan tersebut, Pyongyang kemudian menarik diri sepenuhnya dari NSMA.

Ilustrasi Korea Selatan. /ANTARA/Anadolu/py (Antara)

“Mulai sekarang, tentara kami tidak akan pernah terikat oleh NSMA 19 September (2018). Kami akan menarik langkah-langkah militer yang bertujuan mencegah ketegangan dan konflik militer di semua bidang termasuk darat, laut dan udara, serta mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras militer jenis baru di wilayah sepanjang Garis Demarkasi Militer,” kata Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Korut pada 23 November 2023 lalu, seperti dilaporkan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA).

Kemenhan Korea Utara menegaskan bahwa peluncuran satelit tersebut merupakan bagian dari hak bela diri dan pelaksanaan kedaulatan negara yang sah. Menurut Pyongyang, langkah tersebut dinilai wajar di tengah meningkatnya aktivitas militer pihak lawan di sekitar Semenanjung Korea.

Baca Juga: China: Peradilan Nicolas Maduro di Amerika Tidak Sah

NSMA sendiri ditandatangani oleh mantan Presiden Korsel Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam pertemuan tingkat tinggi pada September 2018. Kesepakatan itu mencakup pembentukan zona penyangga, penghentian latihan tembak dengan peluru tajam, penerapan zona larangan terbang, serta penarikan sejumlah pos penjagaan di perbatasan.

Sebulan sebelum penangguhan NSMA, parlemen Korea Utara telah mengesahkan amandemen konstitusi yang menetapkan kekuatan nuklir sebagai hukum dasar negara.

“Majelis Rakyat Tertinggi dengan suara bulat mengadopsi agenda penting untuk merumuskan kebijakan Republik Rakyat Demokratik Korea (nama resmi Korut) mengenai kekuatan nuklir sebagai hukum dasar negara,” kata kantor berita Korut, (KCNA).

Dalam pidatonya di hadapan parlemen, Kim Jong-un menegaskan pentingnya percepatan modernisasi senjata nuklir guna mempertahankan keunggulan daya tangkal strategis negaranya.