Asosiasi Vape Minta Publik Dilibatkan dalam Pembahasan Plain Packaging

Ntvnews.id, Jakarta - Wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk kembali membahas penerapan plain packaging atau penyeragaman kemasan pada produk rokok dan tembakau alternatif menuai penolakan dari sejumlah pihak. Kebijakan yang mengatur penggunaan warna dan desain kemasan seragam itu dinilai bermasalah sejak tahap awal, terutama karena kurangnya pelibatan publik dan pemangku kepentingan yang terdampak langsung.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembahasan maupun pengambilan keputusan terkait Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tersebut.

“Saya tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan atau penyerahan draft yang diberitakan oleh beberapa media,” kata Paido kepada awak media baru-baru ini.

Diketahui, Kemenkes tengah menyiapkan rancangan peraturan yang memuat ketentuan penyeragaman warna dan desain kemasan bagi rokok maupun produk tembakau alternatif. Namun hingga pelaksanaan rapat koordinasi dengan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, draft peraturan itu belum pernah dibuka untuk publik.

Paido menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyusunan kebijakan, terutama bagi regulasi yang akan berdampak langsung terhadap konsumen dan pelaku usaha. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi kunci untuk memastikan kebijakan disusun berdasarkan bukti dan masukan yang konstruktif.

“Kami mendukung pengendalian tembakau yang berbasis bukti dan menghormati hak konsumen, tapi menolak implementasi plain packaging tanpa kajian spesifik untuk produk tembakau alternatif dan tanpa konsultasi publik yang memadai,” tegas Paido.

Ia juga mengingatkan bahwa kemasan memiliki peran penting sebagai sarana informasi bagi konsumen agar dapat mengenali produk secara akurat.

“Plain packaging bukanlah 'silver bullet',” dia menyarankan.

Lebih jauh, Paido menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap rantai pasok industri hasil tembakau (IHT). Ia mengingatkan bahwa penyeragaman kemasan justru dapat membuka peluang bagi peredaran produk ilegal, karena hilangnya identifikasi visual akan mempersulit konsumen membedakan antara produk legal dan palsu.

Selain itu, Paido juga menyoroti aspek hukum yang mungkin muncul dari penerapan kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa negara-negara yang telah lebih dulu mengadopsi plain packaging sempat menghadapi gugatan dari pemegang merek dan investor karena dinilai melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).