Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan ancaman serius bagi masa depan Indonesia jika kepala daerah tidak serius menangani isu perubahan iklim dan energi terbarukan. Hal itu disampaikan dalam Nusantara Energi Forum 2025 di NT Tower, Rabu, 20 Agustus 2025.
Bima menilai banyak gubernur, bupati, dan wali kota belum memahami isu krusial seperti gas rumah kaca, emisi karbon, hingga strategi menuju net zero emission.
“Sedih saya sampaikan, tidak semua kepala daerah paham angka-angka dasar untuk membuat kebijakan iklim. Padahal transportasi, sampah, dan energi adalah penyumbang emisi terbesar di kota-kota kita,” ujarnya.
Ia menyoroti minimnya inisiatif daerah dalam mendorong transportasi ramah lingkungan maupun pengelolaan sampah terpadu. Padahal, kata Bima, Indonesia telah terikat komitmen global melalui Paris Agreement dan Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi karbon dan mencapai net zero lebih cepat dari target semula.
“Kalau desa dan kota tidak bergerak, Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi slogan. Bonus demografi dan target ekonomi besar bisa hilang kalau iklim kita rusak dan energi terbarukan tidak berkembang,” tegasnya.
Meski begitu, Bima mengapresiasi sejumlah inovasi lokal seperti bank sampah di Surabaya, larangan plastik sekali pakai di Bali, hingga penguatan ruang hijau di Balikpapan.
Ia menilai inisiatif-inisiatif ini harus direplikasi agar bisa menginspirasi daerah lain. Menurutnya, peluang justru datang dari generasi baru pemimpin daerah.
“Hari ini 80% kepala daerah adalah generasi muda, mayoritas milenial. Gen Z dan Gen X adalah kelompok pemilih terbesar lima tahun ke depan, dan mereka jauh lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi isu iklim ini sangat seksi di mata mereka,” ujar Bima.
Ia menegaskan, kolaborasi pusat-daerah mutlak diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal, memperluas penggunaan energi terbarukan, dan memastikan arah pembangunan sejalan dengan target iklim global.