Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyatakan keprihatinannya terhadap pemahaman sebagian kepala daerah di Indonesia terkait isu-isu perubahan iklim, pemanasan global, dan emisi gas rumah kaca.
Menurutnya, dari 38 gubernur dan lebih dari 500 bupati serta wali kota di Tanah Air, tidak semuanya memahami secara mendalam isu-isu tersebut, terutama angka-angka krusial yang menjadi dasar pembuatan kebijakan penanggulangan perubahan iklim.
“Tidak semua kepala daerah paham dengan isu global warming, climate change, emisi gas rumah kaca, dan angka-angka yang harus dipegang untuk membuat kebijakan mengatasi global boiling. Dengan sedih saya harus menyampaikan hal tersebut,” ungkap Bima Arya saat memberikan sambutan di Nusantara Energy Forum 2025 di NT Tower, Rabu 20 Agustus 2025.
Wamendagri Bima Arya dan Direkur NT FAM Tommy Tampubolon (Dok. NTV)
Dia menjelaskan bahwa penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia bervariasi menurut daerah, namun secara nasional sektor pengolahan listrik dan gas serta pertanian menjadi kontributor utama. Sedangkan di kota-kota, sektor transportasi mendominasi emisi karbon.
“Tapi berapa banyak kepala daerah yang serius melakukan konversi ke bahan bakar ramah lingkungan? Berapa yang mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk membangun transportasi hijau? Berapa yang mampu membangun kolaborasi pendanaan alternatif dengan NGO internasional? Itu sangat menyedihkan,” lanjutnya.
Selain itu, Wamen juga menyoroti permasalahan pengelolaan sampah yang masih jauh dari tuntas di Indonesia. Pengelolaan sampah yang ideal, dari hulu hingga hilir, belum tercapai di seluruh daerah.
“Sampah adalah masalah besar yang belum paripurna pengelolaannya di republik ini hari ini,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah agar lebih serius dan fokus dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui kebijakan yang berbasis data serta kerjasama lintas sektor.