Bahlil Tegaskan Data Penerima Subsidi LPG Masih dalam Proses Finalisasi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa data penerima subsidi LPG saat ini masih dalam tahap pematangan. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai tingginya anggaran subsidi LPG.

“Menyangkut subsidi tentang satu data, itu masih dalam proses pematangan, ya,” ujar Bahlil setelah menghadiri acara Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM telah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun dan memvalidasi data penerima subsidi LPG 3 kg. Tujuannya agar distribusi subsidi bisa lebih tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa proses pematangan data tersebut sudah berjalan sejak awal 2025, dan langkah serupa juga dilakukan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pada Januari 2025, Bahlil sempat menyampaikan bahwa basis data penerima subsidi bersumber dari Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan berbagai pemangku kepentingan lain. Selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk menyatukan data tersebut melalui BPS agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Penyatuan data dari berbagai pemangku kepentingan bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pendataan, dengan demikian subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Baca Juga: Menteri Bahlil: Kewajiban Pemerintah Memastikan Stok BBM Cukup

Ia menegaskan, setelah data selesai dimatangkan, pemerintah akan segera mengumumkan skema distribusi beserta daftar penerima subsidi. “Jadi, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya, mungkin belum baca data,” kata Bahlil.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa 30 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan detail harga keekonomian barang-barang bersubsidi, termasuk Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg).

Menurutnya, harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat sebesar Rp12.750 per tabung. Artinya, terdapat subsidi Rp30.000 atau sekitar 70 persen per tabung. Subsidi ini menyedot anggaran Rp80,2 triliun dalam APBN 2024 dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.

Selain itu, Pertalite juga disorot. Harga keekonomiannya seharusnya Rp11.700 per liter, tetapi dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Dengan begitu, terdapat subsidi Rp1.700 per liter atau sekitar 15 persen. Total subsidi Pertalite menghabiskan Rp56,1 triliun dari APBN 2024 dan dimanfaatkan oleh 157,4 juta kendaraan.

“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi,” ujar Purbaya.

(Sumber : Antara)