Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk memberantas secara menyeluruh sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terhubung dengan jaringan internasional.
Permintaan ini disampaikan Menko Budi sebagai respons terhadap penanganan 554 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myawaddy, Myanmar.
"Upaya hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam jaringan tindak perdagangan orang in akan terus kita buru. Hasil assessmen ini sangat penting dan menentukan langkah tindak lanjut penegakan tidak pidana perdagangan orang yang nanti akan ditangani oleh Polri," ucap Budi di Tangerang, Selasa 18 Maret 2025.
Baca Juga : Budi Gunawan: Kenaikan Pangkat Seskab Letkol Teddy Tak Salahi Aturan
Ia menegaskan bahwa pemberantasan jaringan TPPO merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi WNI yang selama ini menjadi korban penipuan daring (online scam).
"Upaya ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh warga negaranya dimanapun mereka ada, oleh karenanya pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri," ujarnya.
Menko Polkam menjelaskan bahwa melalui proses asesmen, penyidik Polri dapat melakukan investigasi mendalam terhadap modus operandi para pelaku dalam merekrut korban untuk dijadikan operator judi online di negara tujuan.
"Jadi nanti dari para korban yang berhasil diselamatkan ini bisa memeriksa, mana pelaku dan mana sebagai korban, karena ternyata WNI yang dievakuasi ini ada sebagai pelaku juga," tuturnya.
Baca Juga : Total 554 WNI Dievakuasi Dalam Operasi Pembebasan di Myanmar
Ke depan, ia meminta seluruh instansi dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan dalam perekrutan tenaga kerja ke luar negeri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan jumlah korban TPPO di Indonesia.
"Di kita ada Polri/TNI, sampai unsur intelejen kita akan libatkan agar semua lini dapat berkolaborasi dalam penanganan TPPO. Ini butuh kolaborasi yang kuat dari seluruh instrumen," ungkapnya.
Diketahui, dalam kasus eksploitasi penipuan daring di Myawaddy, sebanyak 554 WNI, yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan, telah berhasil dievakuasi dan diselamatkan oleh pemerintah Indonesia.
Baca Juga : Kemlu Pastikan 400 WNI Korban Eksploitasi di Myanmar Kembali ke RI
"Dari 554 orang WNI ini terdiri dari 449 laki-laki, 105 perempuan. Dan mereka ini adalah korban penipuan daring bersekala besar di wilayah Myawaddy tepatnya di perbatasan antara Myanmar dan Thailand," katanya.
Budi mengungkapkan bahwa para korban yang mengalami kekerasan dari pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar akan mendapatkan penanganan dari kementerian terkait, baik dalam aspek psikologis maupun perawatan medis.
"Korban juga akan mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, sebelum mereka dipulangkan ke wilayah masing-masing rumahnya. Kita juga akan memastikan apakah mereka semua korban, atau ada indikasi pelaku," ujarnya.
Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para korban melalui Polri guna menindaklanjuti pengungkapan pelaku penipuan daring tersebut.
"Upaya hukum kepada pelaku, yang terlibat dalam jaringan TPPO ini kita akan terus buru dan diungkap. Oleh karenanya hasil asesment ini menunjukkan langkah tindak lanjut oleh Polri," paparnya.
Baca Juga : Kemlu RI Pulangkan Jenazah WNI Korban Penembakan di Malaysia
Ia menjelaskan bahwa dalam proses evakuasi, 554 WNI dipulangkan dari Myawaddy, Myanmar, melalui Kota Maesot, Thailand, melewati 2nd Friendship Bridge di perbatasan kedua negara pada 17 Maret lalu.
Pemulangan ini dibagi ke dalam tiga gelombang, dengan gelombang pertama dan kedua sebanyak 400 orang yang diberangkatkan dari Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta pada 18 Maret.
"Kemudian, tahapan ketiga itu besok sebanyak 154 orang, yang merupakan korban di Myanmar," tuturnya.
Setibanya di Indonesia, ratusan WNI yang menjadi korban akan ditampung sementara di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
"Korban juga akan mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, sebelum mereka dipulangkan ke wilayah masing-masing rumahnya. Kita juga akan memastikan apakah mereka semua korban, atau ada indikasi pelaku," kata dia.
(Sumber Antara)