Kembali Sidang, DPR Prioritaskan Bahas 8 RUU

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Apr 2025, 11:39
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (YouTube) Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (YouTube)

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali memulai Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 pada hari ini, Kamis, 17 April 2025. Ini dilaksanakan setelah sebelumnya DPR memasuki reses sejak 26 Maret hingga 16 April 2025.

Pembukaan masa sidang ditandai dengan rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia didampingi oleh dua Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar dan Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasdem.

Sementara Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, tak hadir dalam kesempatan itu.

"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, hari ini telah ditandatangani oleh 292 anggota dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ujar Dasco, dalam pidatonya.

Sehingga, tercatat ada 287 anggota DPR yang tak hadir dalam rapat paripurna. Dasco pun menyampaikan bahwa DPR akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) selama masa sidang kali ini.

Walau demikian, Dasco tak merinci secara spesifik daftar RUU yang ia dimaksud.

"Pada masa persidangan ini, DPR RI akan memprioritaskan untuk melanjutkan dan menuntaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang yang saat ini sedang dalam tahap pembicaraan tingkat satu," papar Dasco.

Delapan RUU tersebut terdiri atas tiga RUU usulan DPR, tiga RUU usulan pemerintah, serta dua RUU kumulatif terbuka. Di samping pembahasan RUU, DPR juga dijadwalkan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 pada masa sidang ini.

"DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pemerintah dalam hal ini akan menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro agar memberikan penguatan pada fundamental ekonomi nasional dalam mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu," tandas Dasco.

Tags

x|close