Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memastikan haji 2025 berjalan optimal dengan memperkuat sinergi lintas sektor gua memastikan ibadah haji berjalan maslahat, selamat, khusyuk dan sehat bagi jemaah.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diikuti secara daring pada Kamis.
Baca Juga: Geger Turis Lahiran di Hotel, Kok Bisa?
"Kita sinergikan semuanya, bagaimana manajemennya agar pelaksanaan haji tetap berjalan baik, jamaah menjadi haji mabrur, jamaah puas, serta ramah lansia dan disabilitas," katanya.
Ia menegaskan, agar pelaksanaan haji dapat berjalan dengan tepat, maka dibutuhkan sinergi dari semua pihak, termasuk memastikan seluruh aspek dapat berjalan dengan baik.
jemaah haji (website kementerian agama RI)
"Dari aspek maslahat, ini mencakup pembiayaan dan pengelolaan dana haji. Dari aspek keselamatan, mencakup kelayakan pesawat udara, layanan embarkasi-debarkasi, jalur cepat (fast track), serta perlindungan WNI," ujar dia.
Kemudian, dari aspek kekhusyukan, mencakup pembinaan jamaah dan petugas haji, layanan akomodasi dan transportasi yang nyaman menuju tempat ibadah, serta bimbingan syariah manasik haji. Sedangkan aspek kesehatan mencakup layanan vaksinasi, fasilitas dan layanan kesehatan, serta kesiapan konsumsi.
Untuk pelayanan di Arab Saudi, pemerintah fokus pada pemenuhan kuota petugas haji sebesar 2 persen (4.420 orang), penyelesaian masalah penerbangan yang belum sesuai rute, penyiapan skema tanazul di Mina, serta mitigasi kepadatan layanan Masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
"Untuk jangka pendek, kita harus mengawal haji tahun ini dengan baik. Untuk jangka panjang, kita siapkan skenario agar tantangan saat ini tidak berulang. Setelah pelaksanaan haji selesai, kita bahas lebih lanjut perbaikan ke depan," tuturnya.
Rapat diikuti oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri.
ANTARA