Ilustrasi - Bendera PBB. (ANTARA/Anadolu)
Ntvnews.id, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menghadapi guncangan finansial terbesar dalam dekade terakhir. PBB harus merumahkan sekitar 6.900 pegawai imbas dari rencana pemangkasan anggaran sebesar USD 3,7 miliar atau sekitar 20 persen dari total anggaran operasionalnya.
Langkah besar-besaran ini digagas oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyelamatkan organisasi dari krisis likuiditas yang kian dalam. Dalam pengarahan kepada para diplomat awal Mei lalu, Guterres menekankan bahwa “ini adalah masa yang penuh risiko, tapi juga penuh peluang dan tanggung jawab.”
Penyebab utama dari kekacauan fiskal ini adalah kegagalan Amerika Serikat, kontributor terbesar PBB dalam membayar iurannya secara penuh. Washington, yang menyumbang hampir seperempat dari total anggaran tahunan PBB, tercatat memiliki utang hingga USD 1,5 miliar.
Kontribusi yang mandek ini diperburuk oleh kebijakan pemangkasan bantuan luar negeri yang diwarisi dari era Presiden Donald Trump, serta keterlambatan pembayaran dari Tiongkok, negara donor terbesar kedua.
Menurut laporan Reuters yang mengutip memo internal, Sekretariat PBB memberikan tenggat waktu kepada seluruh unit kerja hingga 13 Juni 2025 untuk menyerahkan rincian pemangkasan. Kebijakan efisiensi ini akan mulai diterapkan per 1 Januari, bertepatan dengan dimulainya siklus anggaran baru.
Pemangkasan anggaran dan PHK ini bukan hanya respons terhadap krisis saat ini, tetapi juga bagian dari proyek reformasi jangka panjang bertajuk “UN80”, yang diluncurkan sejak Maret lalu.
Pengendali Anggaran PBB, Chandramouli Ramanathan, menyebut bahwa langkah ini “adalah upaya ambisius untuk memastikan PBB siap menghadapi tantangan abad ke-21, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.”
Ramanathan mengimbau seluruh unit dan negara anggota bekerja sama dalam proses reformasi yang ia sebut sebagai “kolektif dan mendesak”. Ia menyadari akan adanya gesekan dalam implementasi, namun menyatakan tekad untuk menavigasi masa depan PBB melalui perubahan menyeluruh.
Salah satu langkah konkret yang sedang dipertimbangkan adalah penggabungan departemen utama, pemangkasan birokrasi, hingga relokasi staf ke kota-kota dengan biaya hidup lebih rendah. Guterres menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan misi utama PBB.
“Akan ada keputusan sulit dan tidak nyaman ke depan. Mungkin lebih mudah untuk mengabaikannya. Tapi itu jalan buntu,” tegasnya.
Krisis anggaran ini bukan hanya soal angka, tetapi mencerminkan ketegangan geopolitik dan komitmen negara-negara terhadap kerja sama multilateral. Dengan lebih dari 40 persen pendanaan PBB berasal dari dua kekuatan besar AS dan Tiongkok stabilitas keuangan lembaga global ini kini sangat bergantung pada hubungan politik dan diplomasi internasional.
Meski berada di tengah ketidakpastian, rencana reformasi ini bisa menjadi momentum bagi PBB untuk keluar dari bayang-bayang birokrasi yang lamban. Dengan misi global yang semakin kompleks, PBB dituntut untuk menjadi organisasi yang lebih tanggap, efisien, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
