Bahlil Tegaskan Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proses hilirisasi harus memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Ia menilai, daerah harus mendapatkan porsi keekonomian yang signifikan dalam sektor pertambangan dan hilirisasi agar tercipta keadilan sosial sesuai semangat sila kelima Pancasila.

"Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila," kata Bahlil saat berbicara pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Menurut Bahlil, hilirisasi berkeadilan merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi berkeadilan merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi nasional. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Pemerintah mendorong sinergi antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: HUT KE-80 ESDM, Pertamina Siap Kolaborasi Wujudkan Target Ketahanan Energi Nasional

Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 20 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 6 persen.

"Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045," ungkapnya.

Proses hilirisasi harus memberikan manfaat nyata bagi daerah. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi pascatambang. Pemerintah tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pembangunan industri baru setelah masa tambang berakhir.

Langkah tersebut, kata dia, menjadi upaya konkret untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berlanjut dan tidak bergantung semata pada eksploitasi sumber daya alam.