Dentuman Reformasi PBB Ramai Mencuat

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Sep 2025, 07:00
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ilustrasi - Markas Besar PBB di New York, AS. Ilustrasi - Markas Besar PBB di New York, AS. (ANTARA)

Ntvnews.id, New York - Malaysia mendesak komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel, menegaskan bahwa tindakan tegas tidak bisa lagi ditunda.

“Kita harus bertindak sekarang,” kata Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Sabtu, 27 September.

Dilansir dari Anadolu Agency, Senin, 29 September 2025, Mohamad mengecam kekerasan Israel di Timur Tengah yang ia sebut sebagai “metastasis brutalitas” serta memperingatkan dampak luas yang dapat dirasakan dunia.

Ia menyinggung serangan Israel ke Doha awal bulan ini, yang menurutnya bukan hanya “serangan terhadap beberapa perwakilan Hamas,” melainkan juga penghinaan terhadap upaya mediasi gencatan senjata. “Kekerasan Israel akan terus mengacaukan kawasan,” ujarnya.

Mohamad menilai tragedi Palestina adalah ancaman global. “Kejahatan ini mungkin dimulai di Palestina, tapi jelas tidak akan berakhir di Palestina,” tegasnya.

Baca Juga: Iran Kecam Sanksi PBB, Tuduh Eropa Salahgunakan Kesepakatan Nuklir

Ia menyodorkan tiga langkah nyata: menjatuhkan sanksi pada pihak pendudukan, mendukung terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, serta mereformasi PBB agar ketidakadilan serupa tidak kembali terjadi.

Pada usia ke-80 tahun PBB, Mohamad menyebut ucapan selamat terasa hampa. “Apakah kita harus mengucapkan selamat atas kegagalan mengakhiri pendudukan Palestina? Atau karena membiarkan sebuah negara nakal merusak piagam dan upaya kita di Gaza?” katanya. Ia menekankan kegagalan menghentikan kekerasan di Gaza merupakan kegagalan kolektif dunia.

Baca Juga: Pidato Netanyahu di Sidang Umum PBB Diwarnai Aksi Protes Walk Out Puluhan Negara

Ia pun mengajukan tiga reformasi mendesak demi “kelangsungan hidup PBB”: membatasi bahkan menghapus hak veto Dewan Keamanan, mengembalikan kewenangan ke Majelis Umum, serta merombak mekanisme pendanaan global agar transparan dan adil bagi negara-negara Selatan. Seruan ini muncul setelah Amerika Serikat bulan ini memveto resolusi Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata permanen di Gaza.

“Reformasi bukan lagi pilihan. Ini keharusan,” tegasnya. Selain itu, Mohamad menekankan peran ASEAN yang kini diketuai Malaysia dalam mengupayakan perdamaian kawasan.

Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel telah menewaskan hampir 66.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menjadikan wilayah tersebut tidak layak huni akibat kelaparan dan wabah penyakit yang semakin meluas.

x|close