Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerintah tengah berusaha untuk memulangkan berbagai koleksi bersejarah lainnya dari Belanda, termasuk keris dan pusaka milik para tokoh serta kerajaan di Nusantara.
“Kita ingin koleksi-koleksi bersejarah, keris-keris bersejarah yang akan juga kita minta untuk dikembalikan,” ujar Fadli di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, sejumlah benda berharga tersebut antara lain keris milik Teuku Umar, keris Nogo Siluman yang diduga pernah dimiliki Pangeran Diponegoro, hingga koleksi pusaka dari raja-raja Jawa yang kini tersebar di sejumlah museum di Belanda.
Selain itu, Menbud menegaskan pihaknya juga akan mengupayakan pemulangan koleksi sejarah Indonesia yang kini berada di negara lain seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya.
“Dan dari beberapa tempat yang lain memang didapatkan dengan cara-cara-cara yang tidak sah ini kita harapkan dikembalikan sebagai bagian untuk memulihkan terhadap hak-hak budaya dan kedaulatan budaya kita,” tambahnya.
Baca Juga: Fadli Zon: Pidato Presiden Soal Palestina Jadi Langkah Membela Sejarah dan Kemanusiaan
Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan telah mengumumkan keberhasilan repatriasi puluhan ribu koleksi fosil sejarah milik Indonesia dari Belanda, yakni koleksi Eugene Dubois. Di dalamnya termasuk fosil Homo erectus atau Java Man, yang merupakan rujukan penting dalam studi evolusi manusia.
Proses pengembalian tersebut disampaikan secara resmi oleh pemerintah Belanda kepada Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon melalui Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent atau LOI).
Pemulangan koleksi Dubois bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Belanda. Menbud Fadli menekankan bahwa kepulangan fosil-fosil tersebut meneguhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia.
Keputusan ini dilandaskan pada rekomendasi Komite Koleksi Kolonial Belanda yang menyimpulkan bahwa koleksi itu tidak sah dimiliki Belanda, karena diperoleh dengan cara yang merugikan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan.
(Sumber : Antara)