Ilustrasi Gedung Putih. (Antara)
Ntvnews.id, Washington - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kini menghadapi konsekuensi serius setelah penutupan pemerintahan (government shutdown) resmi dimulai pada Rabu, 1 Oktober 2025. Kepala Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, memperingatkan anggota Partai Republik di DPR bahwa langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai federal akan segera diberlakukan.
Menurut dua sumber GOP yang mengikuti konferensi daring tersebut, Vought menyampaikan bahwa “pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai federal akan dimulai dalam satu hingga dua hari ke depan.”
Dalam situasi shutdown sebelumnya, pegawai federal biasanya hanya dirumahkan sementara (furlough), bukan diberhentikan sepenuhnya. Namun, rencana PHK kali ini menimbulkan polemik dan pertanyaan hukum dari serikat pekerja serta Partai Demokrat terkait legalitas kebijakan tersebut.
Pekan lalu, Vought juga sempat mengedarkan memo internal yang memperingatkan potensi pengurangan besar-besaran tenaga kerja federal jika kebuntuan anggaran terus berlanjut. Ia tidak menyebutkan secara spesifik berapa jumlah pegawai yang akan terdampak, namun menegaskan bahwa langkah ini “terpaksa diambil karena Partai Demokrat dianggap memaksa pemerintahan untuk bertindak.”
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Presiden JD Vance dalam jumpa pers di Gedung Putih menyatakan bahwa PHK akan segera dilakukan bila penutupan pemerintahan berlangsung lebih lama. “Langkah ini tidak diinginkan, tetapi diperlukan agar layanan penting bagi masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Vance juga menepis tudingan bahwa pemerintahan Trump sengaja menargetkan pegawai federal untuk kepentingan politik. Ia menegaskan, pemerintah justru berfokus pada upaya menjaga agar “sebanyak mungkin layanan esensial dapat tetap berfungsi.”
Dalam memo yang sama, Vought meminta setiap lembaga pemerintah untuk mengeluarkan pemberitahuan pengurangan tenaga kerja kepada pegawai di program, proyek, atau kegiatan yang pendanaannya telah habis sejak Rabu akibat shutdown. Ia menekankan bahwa kebijakan ini terutama berlaku bagi unit-unit yang “dianggap tidak sejalan dengan prioritas Presiden.”
Vought juga memperingatkan bahwa program gizi Women, Infants, and Children (WIC) terancam kehabisan dana pada pekan depan jika penutupan berlangsung lama. Asosiasi Nasional WIC yang mewakili lembaga di tingkat negara bagian dan lokal memperkirakan dana program tersebut hanya cukup bertahan satu hingga dua pekan ke depan.
Selain itu, diskusi dalam pertemuan daring turut menyoroti dampak terhadap pendanaan militer dan gaji pegawai federal yang tertunda, serta operasional taman nasional yang hanya akan dibuka sebagian.
Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menanggapi ancaman PHK dengan nada kritis. Ia menyebut bahwa “pemerintah tetap akan memberhentikan pegawai dengan atau tanpa shutdown.” Jeffries menuding Partai Republik sengaja menciptakan penderitaan rakyat sebagai bagian dari ideologi politik mereka.
Sementara itu, upaya legislatif untuk mengatasi kebuntuan anggaran kembali menemui jalan buntu. Senat menolak dua rancangan anggaran —baik dari Demokrat maupun Republik— untuk kedua kalinya dalam satu hari.
Meskipun menguasai mayoritas 53–47, Partai Republik tetap membutuhkan dukungan bipartisan agar rancangan legislasi pendanaan dapat disahkan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
