Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan (tiga dari kanan) di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa 7 Oktober 2025. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan tanggapan terkait insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyebabkan 63 orang meninggal dunia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan, di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Oktober 2025 menekankan pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik gedung-gedung pesantren di seluruh Indonesia.
“Dengan peristiwa ini, sebenarnya pemerintah harus mengevaluasi semua bentuk gedung-gedung, tidak hanya pesantren, tetapi juga bangunan-bangunan yang mana yang layak, mana yang kurang, karena ini kan sudah ada standar operasional prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak tanpa kecuali, termasuk pesantren,” katanya.
Amirsyah menyampaikan rasa duka dan keprihatinannya terhadap para santri yang menjadi korban, sekaligus mendoakan agar seluruh korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.
Baca Juga: Basarnas: Total Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Capai 171 Orang
“Karena itu lagi suasana shalat ya, masya Allah. Terus terang, saya sangat terharu dalam peristiwa ini, sangat prihatin. Mudah-mudahan ini tidak terulang ya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak seharusnya terjadi di lingkungan pondok pesantren yang berperan penting dalam mencetak generasi muda bangsa.
“Dari Sidoarjo ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) perlu membina dan mengawasi semua pesantren yang ada 40 ribu lebih itu. Sudah sepatutnya dibutuhkan satu struktur birokrasi, karena tidak mudah mengawasi hal ini,” paparnya.
Lebih lanjut, Amirsyah menyarankan agar Kementerian Agama mempertimbangkan pembentukan direktorat khusus kepesantrenan guna memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan terhadap ribuan lembaga pendidikan berbasis pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Muzani Tekankan Pentingnya Standar Konstruksi Usai Tragedi Ponpes Al Khoziny
“Saya sering menggunakan istilah ABGCM, ABGCM itu A itu Akademisi, B itu Businessman (wirausaha), G itu Government atau pemerintah, C itu community atau masyarakat, M itu media. Jadi ini merupakan pihak-pihak yang harus bersama-sama ikut melakukan upaya memperbaiki tata kelola kembali gedung-gedung atau ya pesantren lah, lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan ini menurut saya menentukan masa depan bangsa,” tuturnya.
Sementara itu, Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan akan segera membuka layanan hotline atau saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan bangunan sekolah, khususnya pondok pesantren, yang berisiko ambruk.
Terkait nomor layanan tersebut, pemerintah berencana mengumumkannya dalam waktu dekat agar bisa diakses masyarakat secara luas.
“Kita buka hotline, nanti dikasih tahu nomornya. Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline,” ujar Muhaimin dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, keberadaan hotline itu diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pemeriksaan, deteksi dini, serta penanganan apabila ditemukan masalah pada struktur bangunan pesantren.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
