Menteri PPPA: Kaukus Perempuan Parlemen Kekuatan Penting Kesetaraan Gender

Ntvnews.id, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyoroti peran strategis Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) sebagai kekuatan penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

"Sejak berdiri pada awal reformasi, KPPRI telah menjadi garda terdepan dalam mendorong lahirnya berbagai kebijakan besar yang berpihak pada perempuan dan anak. Di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta paket UU politik yang memuat affirmative action keterwakilan perempuan minimal 30 persen," ujar Arifah Fauzi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan saat pengukuhan pengurus KPPRI Presidium periode 2025–2030.

Menteri PPPA menambahkan, kiprah KPPRI juga terlihat dari hadirnya UU Kewarganegaraan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hingga UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang tengah dibahas dalam peraturan pemerintah.

Menteri PPPA Arifah Fauzi saat menjadi narasumber dalam NTV Interview di Nusantara TV

Baca Juga: Ridwan Kamil Siapkan 3 Program Unggulan untuk Kesetaraan Gender

Arifah Fauzi menekankan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen para srikandi yang berhimpun di KPPRI. Ia juga memberi apresiasi kepada pengurus lama dan menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru periode 2025–2030, yang diharapkan semakin memperkuat perjuangan perempuan di parlemen.

Kementerian PPPA berkomitmen untuk bersinergi dengan KPPRI, mendorong agar suara perempuan semakin didengar, hak-haknya terlindungi, dan kontribusinya diakui dalam pembangunan nasional.

"Kehadiran KPPRI bukan hanya memperkuat representasi perempuan di lembaga legislatif, tetapi juga memastikan aspirasi perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapatkan ruang dalam agenda pembangunan nasional. Kami percaya kepemimpinan kolektif perempuan akan menjadi kekuatan moral dan politik yang menentukan arah kebijakan menuju keadilan dan kesetaraan," ujar Arifah Fauzi. (Sumber: Antara)