Mendagri Beberkan Peran Pusat–Daerah dan Solidaritas Nasional Tangani Bencana Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sejumlah langkah nyata yang telah dan tengah dijalankan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sejak masa awal terjadinya bencana.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 154 Desember 2025, Tito menyampaikan bahwa berbagai unsur pemerintah pusat telah terlibat langsung dalam penanganan bencana, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, hingga kementerian dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, ia juga melaporkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang telah diterima oleh daerah.

“Dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp268 miliar. Kami sudah cek, Pak. 3 hari langsung masuk,” kata Tito.

Tak hanya dukungan dari pusat, Tito juga menyoroti kuatnya solidaritas antardaerah. Sejumlah pemerintah daerah lain turut membantu melalui pemanfaatan sisa anggaran daerah serta pengiriman bantuan langsung ke wilayah yang paling terdampak, berupa tenaga medis, obat-obatan, makanan, hingga pakaian.

Baca Juga: Prabowo Terima Laporan Mendikdasmen Terkait Penanganan Dampak Banjir di Sumatra pada Sektor Pendidikan

“Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu Rp46 miliar Pak, diberikan langsung," ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan juga disalurkan dalam bentuk personel dan logistik.

“Ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, langsung ke kabupaten/kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak,” lanjut Tito.

Presiden Prabowo Subianto Pimpin Langsung Sidang Kabinet Paripuna di Istana Negara (Setpres)

Di bidang administrasi kependudukan, Mendagri menjelaskan pemerintah telah membuka posko pelayanan khusus dengan sembilan tim untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen penting yang hilang atau rusak akibat bencana, seperti KTP dan akta kelahiran, tanpa dipungut biaya.

Tito juga mendorong kementerian dan lembaga terkait agar memberikan kemudahan serta pembebasan biaya dalam pengurusan dokumen penting lainnya, termasuk sertifikat tanah, ijazah, hingga dokumen perbankan milik warga terdampak.

Baca Juga: Prabowo Serahkan 20 Ribu Hektare Konsesi Hutan di Aceh Untuk Konservasi Gajah

Sementara itu, terkait kondisi wilayah, Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah desa yang tidak lagi layak huni akibat longsor dan kerusakan lingkungan. Desa-desa tersebut akan direlokasi demi keselamatan warga.

Relokasi dilakukan dengan menyiapkan administrasi pemerintahan desa yang baru melalui kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, agar pelayanan publik tetap berjalan.

“Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerja sama dengan bupati di daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru. Namanya lama, tapi pemerintahnya baru, Pak,” tuturnya.