Prabowo Apresiasi Peran Mahkamah Konstitusi Jaga Demokrasi dan Hak Warga Negara

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas kontribusinya dalam memperkuat demokrasi dan melindungi hak konstitusional rakyat melalui berbagai putusan penting.

"(MK telah) menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2025.

Presiden menjelaskan, sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025, MK telah menangani ratusan perkara yang meliputi pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilu, dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Kepala Negara menilai, proses penanganan perkara tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu.

Baca Juga: Prabowo Tak Gunakan Pakaian Adat di Sidang Tahunan, Ini Kata Istana

Sidang Tahunan MPR RI 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2025, serta Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 600 anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, tokoh publik, perwakilan negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

Hadir pula Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, dan Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin.

Baca Juga: Prabowo: 299 Hari Pemerintahan, Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen

Agenda Sidang Tahunan diawali dengan pidato pembuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dilanjutkan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah itu, diputar video pencapaian dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Usai menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyaksikan persembahan lagu-lagu Nusantara sebelum sidang resmi ditutup oleh Ketua DPR RI.