Isu Penting Bakal Diangkat Prabowo dalam Sidang Umum PBB, Apa Itu?

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menyinggung isu-isu global, termasuk serangan Israel yang menargetkan Hamas di Doha, Qatar, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, dalam pengarahan media di Jakarta, Kamis, 11 September 2025 menyebutkan bahwa Presiden Prabowo akan berbicara pada urutan ketiga di hari pertama sesi perdebatan umum Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, 23 September mendatang.

“Saya belum bisa share mengenai pidato Bapak Presiden. Kita tunggu pada saat peluncuran tapi yang sangat menonjol dan akan kita angkat antara lain dinamika global saat ini, termasuk barusan saja ada serangan di salah satu negara berdaulat Qatar, pasti juga isu Palestina,” kata Tri.

Ia menambahkan, kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut menjadi momen penting untuk terus mendorong pelaksanaan program serta visi Asta Cita Presiden.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Pendidikan Harus Didukung Teknologi untuk Kejar Ketertinggalan

Selain itu, lanjut Tri, Presiden juga akan menegaskan dorongan bagi reformasi sistem multilateral sekaligus memperkuat peran negara-negara di Global South dengan menjadikan Semangat Bandung sebagai pedoman.

Tri menjelaskan bahwa selain sesi debat umum, pertemuan tematik juga akan digelar. Topik yang akan dibahas meliputi perubahan iklim, isu kemanusiaan, kesehatan mental, penghapusan senjata nuklir, hingga pemberdayaan perempuan.

Setiap perwakilan negara, kata Tri, akan diberi waktu 15 menit untuk menyampaikan pandangannya dalam sesi perdebatan umum.

Baca Juga: Prabowo Restui Rencana Menkeu Tarik Dana Mengendap Rp200 Triliun di BI

Adapun sidang tingkat kepala negara pemerintahan di Majelis Umum PBB akan dimulai pada 22–29 September, dibagi dalam beberapa segmen. Tanggal 23 September menjadi sesi terpenting karena menandai dimulainya perdebatan umum yang dihadiri pimpinan dari 193 negara anggota.

Hingga Kamis, Kemlu mencatat sebanyak 145 negara telah mengonfirmasi kehadiran. Rinciannya, 137 negara diwakili langsung oleh kepala negara pemerintahan, 5 oleh wakil presiden, dan 3 oleh wakil perdana menteri. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah mendekati pelaksanaan sidang umum.