Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memotong anggaran kementerian hingga Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai menghambat investasi. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memotong anggaran kementerian hingga Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai menghambat investasi.
Hal tersebut diungkapkan memperkenalkan program debottlenecking atau penyelesaian hambatan investasi melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE).
Awalnya Purbaya menjelaskan satgas tersebut dibentuk untuk membantu pelaku usaha menyelesaikan berbagai kendala investasi secara cepat dan efisien melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Kita punya debottlenecking task force yang bisa memecahkan problem mereka dengan cepat dan murah," ucap Purbaya, Selasa 12 Mei 2026.
Baca juga: Purbaya Pastikan Tak Akan Jalankan Tax Amnesty Kecuali Ada Perintah Presiden
Lebih lanjut, Purbaya mengakui masih ada pelaku usaha yang meragukan efektivitas satgas tersebut.
Namun, ia memastikan pemerintah memiliki instrumen kuat untuk membuat kementerian maupun daerah mendukung investasi.
"Saya sudah bilang ke mereka ini efektif karena kita lintas kementerian dan di samping saya punya kekuatan anggaran karena ada kementerian. Kementerian yang lain kadang-kadang lambat, ya saya bisa kasih anggaran atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot," ungkap Purbaya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga meminta Pemda mengikuti kebijakan yang pro investasi dan pro pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah pusat masih memiliki kendali terhadap penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), sehingga daerah yang tetap menghambat investasi dapat dikenai sanksi pemotongan transfer dana dari pusat.
"Daerah juga sama, daerah juga saya kan masih mengendalikan transfer ke daerah. Jadi daerah juga harus mengikuti kebijakan yang pro investasi pro pertumbuhan di daerahnya sendiri," lanjutnya.
Baca juga: Purbaya Turun Tangan Bantu BI Buntut Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS
Dalam hal ini, pemerintah akan lebih dulu memberikan peringatan melalui Kementerian Sekretariat Negara maupun Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau nggak ya kita warning lewat bisa mensesneg bisa mendagri dan lain-lain tapi kalau masih ngotot juga bisa kita potong juga TKD-nya," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
