BGN Kembalikan Rp311 Miliar ke Kas Negara dari Temuan SPPG Belum Beroperasi

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan uang negara sebesar Rp311 miliar setelah menemukan sejumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.

Awalnya Sudaryono mengatakan, BGN menemukan adanya SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan dana.

Sudaryono menyebut terdapat 414 dapur SPPG yang diketahui belum beroperasi, namun sudah menerima dana dari pemerintah.

"Ada beberapa dapur yang kemarin sudah saya umumkan, ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit," ucap Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jumat 28 Agustus 2026.

Baca juga: Sudaryono Temui Menkeu Purbaya, Evaluasi Anggaran dan Penerima MBG

Atas temuan tersebut, BGN kemudian menarik kembali dana yang telah disalurkan. Total uang yang berhasil dikembalikan ke kas negara mencapai Rp311 miliar.

"Nah itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp311 miliar," ujar Sudaryono.

Sudaryono menegaskan, proses penyisiran terhadap data penerima manfaat dan pelaksanaan program MBG masih terus dilakukan untuk memastikan anggaran negara tersalurkan secara tepat sasaran.

"Jadi ini kita sisir semua, insyaallah so far so good lah ya, manageable," katanya.

Seperti diketahui, Kepala BGN melakukan pertemuan perdana secara resmi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026.

Baca juga: BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elit Penerima MBG

Adapun pertemua tersebut membahas sinkronisasi pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pelaksanaan anggaran tahun 2026 hingga anggaran untuk 2027.

Sudaryono, pembahasan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan anggaran MBG pada tahun berjalan, tetapi juga mengevaluasi sisa anggaran 2026 serta mempersiapkan kebutuhan anggaran program untuk tahun depan.

"Tentu saja kan koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib ya, apakah anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran," ucap Sudaryono.