Usulan Gaji PNS Lewat Kopdes, Menkeu: Selama Ini Dibayarkan Langsung

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara merespons usulan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga pensiunan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Suahasil menegaskan pembayaran gaji idealnya dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai.

Menurutnya mekanisme pembayaran langsung merupakan bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara untuk meningkatkan efisiensi penyaluran anggaran pemerintah.

"Di dalam praktik kita lihat bahwa yang namanya kalau pembayaran gaji itu, ya idealnya dari rekening kas umum negara langsung dibayarkan kepada rekening dari pegawai negeri sipilnya PNS, TNI, Polri," ucap Suahasil, Jumat 23 Oktober 2026.

Baca juga: Suahasil Ganti Sekjen Kemenkeu Era Purbaya, Kini Diisi Astera Primanto Bhakti

"Ini kan masing-masing punya rekening. Dan kita menginginkan bahkan bukan hanya PNS, TNI, Polri yang memiliki rekening, tapi seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki rekening," lanjutnya.

Suahasil menyebut mekanisme itu selama ini telah diterapkan untuk pembayaran gaji PNS, TNI, Polri, hingga tunjangan profesi guru yang masih berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah.

Ia mengatakan, pemerintah memastikan data penerima pembayaran valid, mulai dari nama pegawai hingga nomor rekening dan bank yang digunakan. Dengan demikian, dana dapat ditransfer langsung kepada penerima yang berhak.

"Selama ini jadi seluruh PNS, TNI, Polri bahkan tukin atas guru yang saat ini masih merupakan pegawai daerah, itu dibayarkan langsung," tegas Suahasil.

Mekanisme serupa kata Suahasil juga diterapkan dalam penyaluran sejumlah program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Soal Isu Gaji ASN lewat Kopdes Merah Putih, Menkeu Suahasil: Tetap seperti Sekarang

Suahasil menjelaskan, pembayaran langsung dari pemerintah kepada penerima dikenal sebagai government to persons payment (G2P payment).

Mekanisme ini dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem perbendaharaan negara yang lebih modern dan efisien.

"Ini yang disebut dengan government to persons payment (G2P payment). Dan kita akan dorong operasi perbendaharaan kita menjadi makin modern dengan cara seperti itu," tutupnya.