Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berbicara dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Jumat (23/10/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, secara terbuka menyoroti tingginya struktur biaya produksi beras di dalam negeri yang saat ini tercatat berada di kisaran angka Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram.
Besaran biaya produksi tersebut terpaut sangat jauh dan melampaui biaya produksi beras di negara-negara tetangga sesama produsen, seperti Thailand dan Vietnam, yang rata-rata hanya berada pada kisaran Rp4.000 per kilogram.
Saat memberikan pemaparan dalam acara pembukaan pameran sektor pertanian Agrinex di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026, Zulkifli menilai bahwa ketimpangan biaya produksi yang terlampau tinggi ini menjadi tantangan paling berat bagi peningkatan produktivitas serta tingkat kesejahteraan para petani lokal.
Kondisi struktural yang kurang efisien tersebut pada akhirnya turut memicu tingginya ketergantungan pasokan dari luar negeri, di mana Indonesia tercatat harus mengimpor beras hingga sekitar 4,5 juta ton sepanjang tahun 2024 lalu.
Menurut Zulkifli, akar permasalahan dari rendahnya indeks pertanaman nasional selama ini bersumber dari buruknya tata kelola infrastruktur irigasi serta belum optimalnya akses para petani terhadap sarana produksi.
Ia membeberkan bahwa dari total 7,4 juta hektare luas baku sawah nasional yang ada, luas realisasi tanam secara keseluruhan ternyata hanya mencapai 10 juta hektare. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh sebagian besar lahan sawah yang ternyata hanya dapat ditanami sekali dalam kurun waktu satu tahun.
“Kenapa irigasi enggak diurus? Karena dibagi, aturannya ada. 1.000 hektare oleh bupati, 3.000 hektare oleh gubernur. Nah bupati gubernur kan enggak bangun irigasi, tapi bangun jalan. Akhirnya irigasinya rusak. Produksi kita kecil. Kita perbaiki,” kata Zulkifli memaparkan.
Di samping persoalan krusial pada sektor irigasi, ketidakefisienan dalam proses bertani juga diperparah oleh rumit dan berbelit-belitnya alur penebusan pupuk bersubsidi bagi petani di lapangan, padahal aspek rasio pemupukan merupakan salah satu faktor penentu utama keberhasilan hasil panen.
Sebagai langkah taktis guna meredam berbagai hambatan tersebut sekaligus memangkas biaya produksi demi mewujudkan target swasembada pangan nasional, Zulkifli menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menggeber reformasi regulasi secara masif dari hulu hingga hilir.
Salah satu langkah nyata yang telah dieksekusi adalah melakukan penyederhanaan birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi yang sebelumnya dinilai sangat birokratis dan menyulitkan petani.
"Dulu aturan pupuk sangat rumit, ada 145 aturan yang melibatkan izin bupati hingga gubernur. Sekarang kita pangkas menjadi hanya tiga aturan lewat Peraturan Presiden (Perpres). Hasilnya, penyerapan pupuk bersubsidi langsung naik dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton," ungkapnya.
Tidak hanya fokus pada pemangkasan aturan pupuk dan perbaikan infrastruktur irigasi daerah, pemerintah juga mengambil kebijakan strategis dengan merevisi aturan terkait harga pembelian gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa menyaratkan batasan kadar air tertentu.
Menurut Zulkifli, rangkaian intervensi kebijakan yang terintegrasi tersebut terbukti berhasil mendongkrak tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP), dari yang sebelumnya berada di level 116 kini melesat naik hingga menyentuh angka 131.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
