Tumpukan uang Rupiah
Ntvnews.id, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.587,9 triliun pada September 2026.
Adaapun jumlah tersebut tumbuh 8,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2026 sebesar 8,2 persen (yoy).
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pertumbuhan uang beredar pada September 2026 didorong oleh peningkatan uang beredar sempit (M1) dan uang kuasi.
"Pada September 2026, M2 tumbuh sebesar 8,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2026 sebesar 8,2 persen (yoy) sehingga mencapai Rp10.587,9 triliun," ucap Ramdan dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Oktober 2026.
Baca Juga: Tembus Rp10.415 Triliun! Ini Pemicu Uang Beredar di Indonesia Makin Gemuk
Secara terperinci, uang beredar sempit (M1) tumbuh sebesar 9 persen (yoy), sedangkan uang kuasi tumbuh sebesar 7,3 persen (yoy).
Perkembangan uang beredar pada September 2026 dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus), aktiva luar negeri bersih, dan penyaluran kredit.
Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat mencatat pertumbuhan sebesar 24,4 persen (yoy) pada September 2026. Angka tersebut berbalik dari kondisi Agustus 2026, ketika komponen ini mengalami kontraksi sebesar 7 persen (yoy).
Sementara itu, aktiva luar negeri bersih juga menunjukkan perbaikan. Pada September 2026, komponen tersebut tumbuh sebesar 1 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi sebesar 6,6 persen (yoy) pada Agustus 2026.
Baca Juga: Uang Beredar RI Tembus Rp10.253 T per April 2026
Adapun penyaluran kredit tetap tumbuh positif sebesar 12,7 persen (yoy) pada September 2026. Namun, pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 13,3 persen (yoy).
BI menjelaskan, data kredit yang digunakan dalam perhitungan tersebut hanya mencakup kredit dalam bentuk pinjaman (loans).
Perhitungan itu tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.
Selain itu, data tersebut tidak mencakup kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, serta kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan bukan penduduk.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
