Warga memilih cabai rawit di salah satu pedagang di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/10/2026). Pedagang setempat mengatakan sejak Senin (5/10) harga cabai rawit di berbagai pasar tradisional di Kota Bandung mengalami kenaikan menjadi Rp1 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan, termasuk di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di tengah risiko perubahan iklim.
Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi antarwilayah.
“Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat,” ucap Dradjad dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Oktober 2026.
Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai.
Baca juga: Prabowo Koordinasikan Penguatan Stabilitas Rupiah, Nilai Tukar, dan Pengendalian Inflasi Pangan
Inflasi pangan tercatat mencapai 5,03 persen dengan kenaikan harga cabai merah besar sebesar 25,8 persen, cabai merah keriting sebesar 22 persen, dan cabai rawit sebesar 5,07 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan pasokan pangan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan, sekaligus mengatasi gangguan distribusi yang berpotensi memicu kenaikan harga meskipun stok tersedia.
Untuk merespons tantangan tersebut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi menetapkan 5 arahan, yakni optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit, memitigasi dampak El Niño melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini, serta memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dan Perum BULOG.
Lebih lanjut, upaya menjaga daya beli masyarakat juga didukung Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut mencakup insentif sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.
Program magang menjangkau 150 ribu peserta, sedangkan bantuan beras sebanyak 10 kg menyasar 33,24 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe. Ketepatan penyaluran program tersebut menjadi penting agar manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Baca juga: BI Gandeng Kementan Kendalikan Inflasi Pangan yang Tembus 5 Persen
Kemudian, penguatan rantai pasok menjadi semakin penting bagi Sulampua yang menghadapi tantangan geografis dan konektivitas antardaerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95 persen (yoy), sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 4,46 persen (yoy).
Optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin diperlukan untuk menekan kehilangan hasil, mengurangi disparitas harga, serta memperluas akses pasar bagi produsen pangan lokal.
Guna mendukung potensi ekonomi kawasan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua, dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi.
Petani dan nelayan juga dihubungkan dengan mitra pembeli (off-taker), termasuk Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG, guna memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
