Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta, Senin, 2 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia belum dapat merealisasikan ekspor listrik dalam waktu dekat. Pemerintah masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri sebelum mengirimkannya ke negara lain.
“Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik,” ucap Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Bahlil juga mengingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar tidak terpengaruh lobi dari negara-negara yang berminat menerima pasokan listrik Indonesia.
Menurut Bahlil, yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kewenangan untuk menerbitkan izin ekspor listrik berada di Kementerian ESDM, bukan di Danantara.
Baca Juga: Tolak Ekspor Listrik, Bahlil: Danantara Jangan Mau Dilobi-lobi
“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan di Danantara,” ucap Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menekankan bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait perdagangan energi lintas negara. Ia menegaskan kedaulatan dan wibawa Indonesia tidak boleh dikompromikan.
“Jangan mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan,” ucap Bahlil.
Sebelumnya, pada Juli 2026, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi mengenai harga listrik hijau yang direncanakan untuk diekspor ke Singapura. Pembahasan tersebut bertujuan memastikan kerja sama memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.
Perdagangan listrik lintas batas menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura, terutama dalam pengembangan energi hijau serta transisi energi. Namun, negosiasi harga masih menjadi salah satu faktor penting sebelum rencana tersebut dapat direalisasikan.
Penetapan harga yang seimbang dinilai penting agar kerja sama ekspor listrik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan hubungan kedua negara di sektor energi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk BPI Danantara untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
