Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyatakan dukungan terhadap rencana program pemerintah Satu Orang Satu Rekening. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyatakan dukungan terhadap rencana program pemerintah Satu Orang Satu Rekening.
Berdasarkan catatan LPS, Anggito menyebut terdapat sekitar 25 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening perbankan.
"Sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat melalui program 1 orang 1 rekening. Kami mencatat bahwa jumlah penduduk yang belum memiliki rekening usia 17 tahun ke atas adalah sekitar 25 juta," ucap Anggito, Selasa 3 November 2026.
Dalam hal ini, Anggito menyebut LPS akan mendukung upaya pemerintah memperluas kepemilikan rekening masyarakat melalui program pembukaan rekening maupun kegiatan literasi dan edukasi keuangan.
Baca juga: Optimalkan Pemulihan Aset, LPS Terima Rp2,78 M Hasil Sitaan dari Kejari
Ia menyebut dukungan itu juga dilakukan bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya.
"LPS tentu akan mendukung upaya untuk menetapkan rekening kepada penduduk di atas 7 juta tersebut, baik melalui program pemerintah maupun program literasi dan edukasi yang selama ini kami lakukan bersama dengan anggota KSSK yang lain," lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Satu Orang Satu Rekening.
Airlangga menjelaskan, anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan hasil penyisiran dan pemadanan data calon penerima program.
Baca juga: Anggito Sebut Minat Penelitian tentang Tugas dan Fungsi LPS Meningkat Signifikan
Pemerintah mencocokkan data penduduk berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank dan termasuk dalam kelompok desil 1-4.
"Ya kita karena jumlahnya kan kita lihat dari yang umur 17 dan yang belum punya rekening. Kita crossing datanya," ucap Airlangga saat ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis 22 Oktober 2026.
Airlangga memastikan pemerintah telah mengumpulkan data calon penerima program. Dari hasil pendataan tersebut, anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,28 triliun.
"Sudah ada (data calon penerima). Makanya anggarannya sekitar Rp1,28 triliun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
