Muhaimin Iskandar, Menko PM (Dokumentasi )
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meminta platform e-commerce membuka etalase bagi produk UMKM binaan pemerintah dalam gelaran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2026.
Langkah ini didorong agar momentum belanja online dengan target transaksi Rp40 triliun tersebut juga membuka pasar lebih luas bagi produk hasil pemberdayaan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah, asosiasi, dan platform digital untuk memastikan UMKM tidak hanya memperoleh akses pasar, tetapi juga pendampingan agar kapasitas dan daya saing usahanya meningkat.
“Harbolnas ini menjadi momentum yang harus kita manfaatkan untuk memperluas pasar produk UMKM. Jangan sampai produk-produk yang sudah dibina pemerintah justru tidak mendapatkan ruang untuk tampil di platform digital,” ujar Menko Muhaimin menerima audiensi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan sejumlah pelaku platform digital di Kantor Kemenko PM, 5 November 2026.
Baca Juga: Menko Muhaimin Iskandar: Anggaran Pemberdayaan Harus Jadi Arus Utama APBN
Menko Muhaimin mengungkapkan akan mendorong tindak lanjut peluang kerjasama Kemenko PM dengan idEA serta para pelaku platform digital.
Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong adalah memperluas eksposur produk UMKM yang dibina kementerian di bawah koordinasi Kemenko PM, di antaranya Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Harbolnas 2026.
Harbolnas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10–16 Desember 2026 dengan target transaksi mencapai Rp40 triliun. Target tersebut meningkat sekitar 5–10 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum idEA Syarif Hidayatullah menyampaikan, Harbolnas 2025 mencatat transaksi sebesar Rp36,4 triliun pada 10–16 Desember 2025, melampaui target Rp33–34 triliun. Total transaksi tumbuh 17 persen, dengan transaksi produk lokal mencapai Rp16,6 triliun atau sekitar 45,6 persen dari keseluruhan transaksi.
“Ekosistem digital seharusnya tidak hanya berbicara tentang besarnya angka transaksi, tetapi juga bagaimana membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Syarif.
Menurutnya, idEA mendorong tiga agenda pemberdayaan, yakni peningkatan kapasitas UMKM melalui edukasi dan pendampingan, pengembangan wirausaha muda melalui program Goes to Campus, serta perluasan akses pasar produk lokal melalui promosi dan bazar.
Kemenko PM menilai berbagai inisiatif tersebut perlu disinergikan dengan program pemberdayaan pemerintah agar dampaknya lebih terarah dan berkelanjutan.
Kolaborasi dengan platform digital juga diharapkan dapat memperkuat agenda pemerintah dalam mencetak 10 juta pengusaha baru dalam lima tahun ke depan, dengan sektor kewirausahaan berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM.
Kemenko PM siap menjembatani komunikasi dan koordinasi antara kementerian/lembaga, idEA, dan pelaku platform digital agar berbagai peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti.
Melalui kolaborasi tersebut, Harbolnas 2026 diharapkan tidak hanya mencatat pertumbuhan transaksi, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi lebih banyak UMKM binaan pemerintah untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala usahanya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
