Mentan: Bantuan Alsintan Gratis hingga Buka Layanan Aduan, Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Pelanggaran

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang disalurkan pemerintah kepada petani bersifat gratis.

Ia meminta masyarakat segera melapor jika menemukan adanya indikasi penyimpangan atau pungutan liar di lapangan demi memastikan program strategis nasional ini tepat sasaran.

"Saya sampaikan lagi alat mesin pertanian yang dikirim ke daerah itu gratis," ujar Mentan Amran dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip 9 November 2026.

Baca Juga: Mentan Amran Sulaiman Alihkan Anggaran Rp3,7 Triliun untuk Jaga Stabilitas Pangan

Amran menjelaskan, penyaluran alsintan merupakan instrumen penting pemerintah dalam mempercepat modernisasi sektor pertanian nasional, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Fasilitas tersebut wajib diserahkan tanpa dipungut biaya kepada kelompok tani guna mendukung produksi pangan di berbagai daerah sentra.

Lebih lanjut, pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak terkait guna melacak dugaan penyalahgunaan alsintan. Amran mengingatkan seluruh pihak untuk tidak melakukan praktik curang dalam bentuk apa pun yang dapat merugikan petani.

Sebagai langkah konkret pengawasan, Kementerian Pertanian telah membuka kanal pengaduan langsung melalui program "Lapor Pak Amran" di nomor 0811-1312-312. Masyarakat yang mendapati indikasi penyimpangan—mulai dari masalah distribusi beras, pupuk, program cetak sawah, hingga alsintan—dapat mengirimkan laporan disertai informasi lokasi kejadian dan dokumentasi pendukung.

"Silakan lapor ke Pak Amran (jika ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan). Ini ada nomor telepon. Langsung kami tindaklanjuti, kirim surat sampai di tingkat Babinkamtibmas, Polsek," tegas Amran. 

Ia juga memastikan bahwa identitas setiap pelapor akan dirahasiakan dan dilindungi.

Kementerian Pertanian mencatat telah menerima sebanyak 340 aduan masyarakat melalui kanal tersebut dalam kurun waktu dua minggu terakhir. Seluruh temuan itu dipastikan akan ditindaklanjuti secara berjenjang hingga tingkat daerah untuk melindungi petani, konsumen, dan menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional.

Langkah tegas ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang mengalokasikan anggaran subsidi sektor pangan sekitar Rp160 triliun pada tahun 2026. Pengawasan yang ketat dari hulu hingga hilir diharapkan mampu menjaga efektivitas program agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh para petani.