Berlaku Mulai Hari Ini, Pemerintah Pungut Pajak Digital

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah mulai memperluas penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada Senin (9/11/2026). Kebijakan ini bertujuan menertibkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri. Namun, penerapannya tidak mencakup seluruh aktivitas keuangan lintas negara, termasuk transfer uang dan remitansi melalui perbankan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa SPP-TDLN bukan merupakan kebijakan pajak baru. Sistem tersebut juga tidak serta-merta menjadikan setiap transaksi luar negeri sebagai objek PPN, terutama aktivitas pengiriman uang untuk kepentingan pribadi.

"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," kata Inge dalam pernyataan tertulis, dikutip Senin (9/11/2026).

Menurut Inge, pengembangan SPP-TDLN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara. Melalui sistem berbasis teknologi, pemerintah ingin menciptakan mekanisme perpajakan yang lebih tertib sekaligus memberikan perlakuan setara bagi penyedia layanan digital dari dalam maupun luar negeri.

Sistem ini juga dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi, termasuk memastikan pemanfaatan data transaksi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

DJP turut memastikan penerapan mekanisme tersebut tidak akan menyebabkan konsumen membayar PPN dua kali atas transaksi yang sama. Apabila pajak atas layanan digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan kembali dikenakan PPN melalui SPP-TDLN.

Baca Juga: IHSG Awal Pekan Dibuka Menguat ke Level 5.082

"Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan," jelas Inge.

Dari sisi masyarakat, kehadiran sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan kewajiban administrasi perpajakan. Konsumen tidak perlu mengurus sendiri penyetoran maupun pelaporan PPN untuk pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang termasuk objek pajak dan seharusnya dipungut.

"Mekanisme ini membuat proses menjadi lebih praktis, tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak," imbuhnya.

Sebelum diberlakukan secara penuh, DJP telah melakukan serangkaian persiapan melalui pengujian di lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Proses tersebut mencakup pemeriksaan kesiapan teknologi, alur bisnis, pertukaran data, hingga integrasi sistem dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak.

Dalam tahap awal pada 25 September 2026, DJP telah menetapkan enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Keenamnya terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Sementara itu, DJP masih mempersiapkan sejumlah calon issuer lainnya sebelum ditetapkan sebagai pemungut pajak dalam sistem tersebut. Penunjukan tambahan akan dilakukan setelah seluruh tahapan persiapan dan stabilisasi dinyatakan selesai.

"Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru melalui kanal resmi DJP apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan," pungkas Inge.