Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) setiap 30 Oktober menjadi momentum pengingat simbol kedaulatan dan identitas bangsa Indonesia.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan tanggal tersebut merujuk pada Wakil Presiden ke-1 Mohammad Hatta mengenai pemberlakuan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah pada 30 Oktober 1946.
Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan memiliki presiden, wakil presiden, serta menteri keuangan, saat itu Indonesia belum memiliki mata uang sendiri.
Masyarakat masih menggunakan uang peninggalan Belanda dan Jepang sebagai alat pembayaran.
"Untuk itulah tadi disampaikan Wakil Presiden pada saat itu Mohammad Hatta mengumumkan bahwa sejak 30 Oktober itu akan digunakan ORI namanya Oeang Republik Indonesia," ucap Nufransa dalam dialog Satu Anggaran, Sejuta Manfaat bagi Masyarakat dikutip, Senin, 9 November 2026.
Baca juga: Hari Oeang ke-80, Suahasil: Tantangan yang Kita Hadapi Telah Berubah
Memasuki peringatan ke-80 pada 2026, ia menilai Hari Oeang masih sangat relevan untuk mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa, termasuk melalui pengelolaan keuangan negara.
Terlebih, peringatan HORI tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, APBN Kuat.
Nufransa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Karena itu, pengelolaan APBN membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi yang kuat agar mampu menopang pembangunan nasional.
"Jadi APBN itu menjadi fondasi untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur," bebernya.
Baca juga: Kemenkeu Optimistis Kejar Pertumbuhan 6% Lewat Kebijakan Fiskal Terukur
Dalam kesempatan itu, Nufransa menambahkan kekuatan APBN juga menjadi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak geopolitik global.
Menurutnya meski terjadi peningkatan inflasi di Amerika Serikat (AS) dan konflik di sejumlah negara yang mendorong kenaikan harga energi, Indonesia dinilai masih mampu menjaga ketahanan ekonominya.
"Kita juga masih bisa bertahan atau tangguh kuat gitu. Kalau kita lihat dari APBN kita, pertumbuhan penerimaan pajak misalnya menjadi salah satu acuan kegiatan ekonomi, itu juga tetap tumbuh di atas rata-rata 10 persen sampai dengan akhir bulan kemarin," jelasnya.
Selain itu, penjualan kendaraan bermotor sebagai salah satu indikator konsumsi rumah tangga juga masih menunjukkan kinerja tinggi.
Ia berharap, fondasi ekonomi yang tetap terjaga tersebut dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.
"Kita berharap ini tetap bisa mempertahankan fondasi yang kuat tadi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita sasar di tahun 2026 ini bisa terwujud," tutupnya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti/Ist