Menaker: Data Penerima BSU Kuartal IV 2026 Masih dalam Tahap Verifikasi

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih melakukan proses verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kuartal IV 2026. Program bantuan tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah belum dapat memastikan persebaran kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut, termasuk apakah pekerja dari kalangan kelas menengah turut masuk dalam daftar penerima.

Saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026, Yassierli menjelaskan bahwa proses penetapan BSU saat ini masih berada dalam tahap penyelesaian di Kementerian Keuangan.

Setelah proses pendataan di kementerian tersebut selesai, Kemnaker akan melanjutkan pemeriksaan melalui tahapan validasi dan verifikasi untuk memastikan kelayakan calon penerima.

“ Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli.

Selain pemeriksaan data, Kemnaker juga akan memperbarui serta membersihkan data (data cleansing) yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat disalurkan kepada pekerja yang benar-benar memenuhi kriteria.

Pekerja atau buruh yang dinyatakan memenuhi persyaratan berhak memperoleh bantuan senilai Rp300.000 setiap bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total dana yang diterima mencapai Rp900.000 dan akan dicairkan sekaligus.

Baca Juga: Kemnaker Terbitkan Permenaker Tentang BSU 2026

Ketentuan penyaluran BSU 2026 sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Berdasarkan aturan tersebut, calon penerima wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, mereka harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Persyaratan lainnya, pekerja harus memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Namun, bagi pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan akan menyesuaikan UMK daerah masing-masing yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Untuk wilayah yang belum menetapkan UMK, acuan batas penghasilan menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Adapun besaran upah yang digunakan dalam penentuan penerima mengacu pada penghasilan terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok serta tunjangan tetap.

Sementara itu, bantuan BSU tidak diperuntukkan bagi pekerja yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota aktif TNI, maupun anggota aktif Polri.

Baca Juga: BSU 2026 Rp900 Ribu Cair Sekaligus, Cek Syarat Penerimanya

Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan juga menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam program bantuan tersebut.

(Sumber: Antara)