Kemenkeu: Pembiayaan Negara Dibutuhkan untuk Kejar Indonesia Emas 2045

Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menilai Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Menurutnya Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi, kondisi tersebut menjadi peluang strategis untuk mempercepat transformasi Indonesia menjadi negara maju.

Namun, peluang itu harus diimbangi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga infrastruktur.

Baca Juga: Kemenkeu: APBN Jadi Fondasi Indonesia Menuju Negara Adil dan Makmur

"Perlu memastikan istilahnya jangan sampai kita terjebak dalam jebakan negara pendapatan menengah, atau istilah kerennya middle income trap. Atau bahasa anak mudanya, 'tajir sebelum tuir' ya. Bagaimana kita menjadi negara kaya, negara maju, sebelum masyarakat menjadi tua," ucap Deni dalam dialog Sukuk Tabungan ST017, Investasi Mulai Rp1 juta, cocok untuk pemula? Dikutip, Senin 9 November 2026.

Dia menjelaskan, Indonesia harus mampu menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum memasuki fase penuaan penduduk.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Diantaranya dari pembangunan sekolah, universitas, rumah sakit, serta penyediaan dokter, obat-obatan, dan vaksin menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas SDM.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan bergizi dan penguatan ketahanan pangan juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan generasi muda.

Dari sisi infrastruktur, Deni menegaskan pembangunan tidak hanya terbatas pada jalan tol dan bandara. Ketersediaan air bersih, listrik, hingga jaringan internet juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

"Dan itu tidak bisa kita tunda. Kalau sudah begitu, jadi susah nantinya kita bisa mengharapkan mereka menjadi fondasi-fondasi pertumbuhan ekonomi. Makanya kita perlu membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan tadi infrastruktur sekarang," lanjutnya.

Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar tersebut, Deni menilai pembiayaan negara menjadi instrumen penting ketika penerimaan pemerintah belum mencukupi seluruh kebutuhan anggaran.

Dia menyebut optimalisasi pembiayaan bukan merupakan hal baru bagi Indonesia. Bahkan, sejak 1946, pemerintah telah mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan melalui program Pinjaman Nasional.

Ilustrasi uang (Freepik )

Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara menjadi salah satu bagian dari perjalanan Indonesia dalam membangun kedaulatan dan memperkuat APBN.

"Ini bukan suatu hal yang baru, karena kalau kita melihat dari refleksi sejarah tahun 1946 sebelum kita umur setahun pemerintah sudah mengundang partisipasi masyarakat untuk berkontribusi di dalam pembangunan melalui Pinjaman Nasional," katanya.

Baca Juga: Kemenkeu Optimistis Kejar Pertumbuhan 6% Lewat Kebijakan Fiskal Terukur

Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Belum Cukup

Dalam kesempatan itu, Deni menyoroti tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana hampir dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen.

Ia menyebut capaian itu dinilai cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20.

Namun, pertumbuhan ekonomi di level tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Kalau kita melihat dari kebutuhan generasi muda kita, kita enggak cukup hanya tumbuh 5 persen. Kita perlu lebih tinggi lagi," ungkap Deni.

Baca juga: Suahasil Ganti Sekjen Kemenkeu Era Purbaya, Kini Diisi Astera Primanto Bhakti

Oleh karena itu, pemerintah saat ini terus mendorong berbagai terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih cepat.

"Karena kita ingin supaya tumbuh lebih cepat, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, kita bisa mengimplementasikan apa yang menjadi visi di APBN yaitu tumbuh lebih tinggi supaya kita bisa sejahtera lebih cepat," tutupnya.