Maruarar Sirait: Pembiayaan Bunga Rendah Harus Berpihak kepada Rakyat dan UMKM

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Kredit Program Perumahan (KPP) dengan total pembiayaan sekitar Rp30 triliun dapat memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu 11 November 2026. 

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, serta dihadiri Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi.

Dalam rapat tersebut, Menteri PKP memaparkan perkembangan pembiayaan sektor perumahan yang mencakup dukungan bagi pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, penyedia jasa konstruksi, serta masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.

Baca juga: Maruarar Puji Pemkab Majalengka Tuntaskan Pembayaran Sopir Truk Pengangkut Genteng

"Kredit Program Perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak. Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp5 Triliun, pedagang bahan bangunan Rp3 Triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp1 Triliun. Totalnya Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar, Rabu 11 November 2026.

Selain pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program yang mendukung peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah.

Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri PKP, pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117 ribu rumah.

“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” jelasnya.

Baca juga: Maruarar: Gentengisasi Prabowo Buka Pesanan 2,4 Juta Genteng, UMKM Majalengka Bangkit

Menurut Maruarar, kebijakan pembiayaan tersebut menjadi langkah penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. 

Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pembangunan perumahan.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP secara khusus menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI atas kontribusinya dalam penyaluran pembiayaan program perumahan. Dari data yang ada BRI mencatatkan penyaluran pembiayaan terbesar dengan nilai sekitar Rp13 triliun. 

Menteri PKP menilai dukungan perbankan sangat penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp6,7 Triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp4,8 Triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4,6 Triliun.

"Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Bunga Rendah, Pembiayaan Harus Berpihak kepada Rakyat," tegasnya.

Baca juga: Program Bedah Rumah, Kementerian PKP Perbaiki 2.000 Hunian di Jakarta Utara

Maruarar menekankan bahwa kebijakan pembiayaan UMKM harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. 

Menurutnya, pelaku UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang terjangkau agar dapat meningkatkan kapasitas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi.

Dirinya menilai kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi usaha kecil merupakan langkah tepat untuk memperkuat ekonomi rakyat.

“Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang," tutupnya.