Menko Zulhas Tegaskan Pemerintah Tidak Moratorium Izin Baru Usaha Ritel

Ntvnews.id, Kota Bandung - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak menerapkan moratorium atau penghentian penerbitan izin baru bagi usaha ritel di seluruh wilayah Indonesia.

Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas meminta para pengusaha ritel tidak terpengaruh oleh isu penghentian izin tersebut. Ia menegaskan pemerintah tetap mendukung pertumbuhan industri ritel nasional.

“Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada,” kata Zulhas dalam acara puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 11 November 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menyalahkan maupun menghentikan kegiatan usaha ritel. Menurutnya, informasi mengenai moratorium atau larangan penerbitan izin baru perlu diluruskan agar tidak memicu keresahan di kalangan pengusaha.

Baca Juga: Zulhas Tegaskan Impor Garam Akan Berhenti pada 2027

Meski mendukung perkembangan industri ritel, Zulhas mengingatkan perusahaan agar tetap memberikan kesempatan kepada produsen kecil untuk mengembangkan usahanya.

Ia menilai perusahaan ritel yang sudah mampu memproduksi barang sendiri perlu mempertimbangkan keberadaan pelaku usaha kecil. Kemampuan produksi mandiri sebaiknya tidak digunakan untuk menguasai seluruh peluang pasar.

“Jika usaha ritel sudah berkembang dan memiliki kemampuan untuk memproduksi barang sendiri, jangan sampai seluruh produk yang dijual justru diproduksi sendiri sehingga menutup kesempatan bagi produsen kecil,” ujarnya.

Zulhas berharap pengusaha ritel dan produsen kecil dapat berkembang secara beriringan. Dengan begitu, persaingan usaha tidak memicu kecemburuan sosial dan ekosistem perekonomian nasional semakin kuat.

Baca Juga: Menko Zulhas Tegaskan Insiden Keracunan MBG Lebih dari Sekadar Statistik

Sementara itu, Ketua Umum APRINDO Solihin menyampaikan bahwa industri ritel nasional memiliki komitmen untuk terus berkembang. Upaya tersebut mencakup peningkatan investasi, perluasan jaringan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang,” ujar Solihin.

Solihin juga berharap pemerintah terus memperkuat penyelarasan regulasi antara pusat dan daerah. Selain itu, kemudahan dalam proses perizinan serta konsistensi kebijakan dinilai perlu mendapat perhatian.

APRINDO turut meminta agar asosiasi dan pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan berbagai kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap industri ritel.

“Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan,” katanya.

(Sumber: Antara)