Prabowo Perintahkan Komisaris Bank BUMN Dirampingkan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan penyederhanaan struktur komisaris di perbankan BUMN dengan memastikan posisi tersebut hanya diisi oleh para profesional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini setelah menghadiri rapat terbatas mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2025.

"Itu, memang arahan Bapak Presiden, bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," kata Airlangga.

Baca Juga: Kejagung Serahkan 216.997 Ha Lahan Sawit Sitaan Kasus Duta Palma ke BUMN

Airlangga menambahkan bahwa kebijakan ini mendapat respons positif dari pasar, terutama dalam sektor perbankan seperti Bank Mandiri dan BRI.

Menurutnya, baik direksi maupun komisaris yang saat ini ditunjuk memperoleh tanggapan yang baik karena jumlahnya lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

Saat ditanya mengenai komposisi komisaris ke depan, Airlangga menjelaskan bahwa penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank. Namun, ia memastikan bahwa jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.

Baca Juga: Kolaborasi Pegadaian hingga Relawan Bakti BUMN Salurkan Sembako Untuk Masyarakat

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jajaran komisaris bank BUMN tetap akan mencerminkan unsur-unsur strategis, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait, sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

"Itu arahannya kan harus diisi oleh orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI, unsur kementerian teknis UMKM," ujarnya.