Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat Tembus Rp49,65 Triliun hingga Akhir Juni 2025

Ntvnews.id, Jakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat mencatat realisasi penerimaan neto sebesar Rp49,65 triliun hingga 30 Juni 2025. Angka tersebut setara dengan 44,8 persen dari target tahunan. Jika memperhitungkan dampak penerapan sistem Compliance Risk Management (CTAS), realisasi ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 9,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, nilai restitusi yang telah dibayarkan mencapai Rp18,16 triliun atau meningkat 55 persen secara tahunan.

Kinerja penerimaan neto sebagian besar ditopang oleh kontribusi dari dua pos utama. Pertama, penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang mencapai Rp46,94 triliun dan menyumbang 94,54 persen dari total penerimaan, dengan capaian 47,89 persen terhadap target. Kedua, penerimaan dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp2,71 triliun atau 5,46 persen dari total penerimaan, dengan capaian 21,11 persen terhadap target.

“Berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas jenis pajak utama di Kanwil DJP Jakarta Pusat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sejumlah jenis pajak utama yang menunjukkan pertumbuhan positif, di antaranya: PPh Pasal 21 sebesar Rp12,24 triliun yang berkontribusi 24,7 persen dengan pertumbuhan 19,4 persen yoy, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp8,8 triliun yang berkontribusi 17,7 persen dengan pertumbuhan 6,1 persen yoy, dan PPN Impor sebesar Rp8,29 triliun yang berkontribusi 16,7 persen dengan pertumbuhan 26,4 persen yoy,” ujar Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi.

Dari sisi sektoral, Eddi menjelaskan bahwa sebagian besar sektor usaha utama menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Kontribusi dominan penerimaan bulan Juni diperoleh dari sektor Perdagangan sebesar Rp17 triliun dengan kontribusi 34,2 persen dan pertumbuhan 14,9 persen yoy, sektor Administrasi Pemerintahan sebesar Rp8,85 triliun dengan kontribusi 17,8 persen dan pertumbuhan 36 persen yoy, dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp4,43 triliun dengan kontribusi 8,9 persen dan pertumbuhan 8,67 persen yoy,” jelasnya.

Dalam laporan resmi ALCo Provinsi DKI Jakarta, disebutkan bahwa secara regional, kinerja pendapatan negara masih berada dalam tren negatif, namun perlahan membaik berkat peningkatan di sektor perpajakan. Hingga 30 Juni 2025, pendapatan mencapai Rp843,71 triliun atau 46,98 persen dari target. Angka ini menurun 7,05 persen secara tahunan, namun meningkat 12,59 persen dibanding bulan sebelumnya.

Kontribusi utama pendapatan berasal dari sektor perpajakan yang menyumbang Rp652,49 triliun atau 77,34 persen dari total realisasi Pendapatan Negara dan Hibah. Pendapatan perpajakan mengalami pertumbuhan 8,77 persen secara bulanan, melanjutkan tren pemulihan dari bulan-bulan sebelumnya. Secara tahunan, kontraksi pendapatan bruto di bulan Juni tercatat sebesar 4,55 persen, sementara pertumbuhan neto hanya 0,84 persen. Kinerja ini terutama dipengaruhi oleh dua sektor utama, yaitu Industri Pengolahan serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Sementara itu, penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional tercatat sebesar Rp10,29 triliun, naik 1,84 persen secara tahunan, didorong oleh pertumbuhan pada pos Bea Masuk.

VIRAL

TERKINI