Menteri Bahlil: Kewajiban Pemerintah Memastikan Stok BBM Cukup

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 2 Okt 2025, 18:45
thumbnail-author
Satria Angkasa
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati (kanan) memberi keterangan usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis 2 oktober 2025. (ANTARA/Putu Indah Savitri) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati (kanan) memberi keterangan usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis 2 oktober 2025. (ANTARA/Putu Indah Savitri) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat, sekaligus menepis isu kelangkaan BBM yang beredar.

“Kewajiban pemerintah adalah memastikan bahwa stok BBM kita cukup,” ujar Bahlil usai menghadiri acara Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

Bahlil membantah adanya krisis BBM saat ini. Ia menuturkan bahwa pasokan BBM di Indonesia, mulai dari RON 92, RON 95, RON 98, hingga Pertalite (RON 90), masih aman dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu 18–21 hari.

Terkait persoalan kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, Bahlil menjelaskan bahwa hal tersebut masuk dalam ranah hubungan bisnis antarswasta (business to business/b2b). Pemerintah, kata dia, hanya bertindak memberikan pedoman.

“Kami hanya memberi panduan. Kuota impornya pun (untuk BBM swasta) sudah kami berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya,” ucap Bahlil.

Baca Juga: Bahlil Kasih Kabar Rencana Pembangunan 17 Kilang Minyak: Studi Kelayakannya Hampir Rampung

Ia menyebut, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM pada tahun 2025 sebesar 10 persen, sehingga total kuota impor bagi pengelola SPBU swasta menjadi 110 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Namun, meskipun kuota impor sudah ditambah, sejumlah SPBU swasta tetap mengalami kendala pasokan BBM, termasuk Shell dan bp sejak pertengahan Agustus lalu.

Bahlil menyampaikan, dalam rapat bersama para pengelola SPBU swasta, perusahaan seperti Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil telah menyetujui pembelian stok BBM tambahan melalui mekanisme impor yang difasilitasi oleh Pertamina.

Menurutnya, SPBU swasta yang ikut dalam kesepakatan tersebut juga mengajukan persyaratan. Mereka meminta agar BBM yang dibeli dalam skema impor tambahan adalah BBM murni (base fuel), sehingga pencampuran bisa dilakukan secara mandiri di tangki SPBU masing-masing.

Meski demikian, hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang merealisasikan pembelian base fuel dari Pertamina.

(Sumber: Antara)

x|close