Bahlil Kasih Izin Sebagian Sumur Rakyat

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku telah memberikan izin untuk sebagian sumur dari 40 ribu sumur minyak rakyat yang terdata. Ini dilakukan dalam rangka mendongkrak lifting minyak.

“Untuk 40 ribu lebih sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah keluar, seperti di Jambi, di Sumatera Selatan (Sumsel),” ujar Bahlil saat rapat dengan Komisi XII DPR RI, di Kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Adapun untuk sumur-sumur yang berlokasi di Jawa Tengah, menurut Bahlil pihaknya akan mempercepat proses perizinannya. Sehingga, seluruh sumur minyak yang sudah didata oleh pemerintah bisa berkontribusi terhadap peningkatan lifting nasional.

“Sekarang di Jawa Tengah, kami mempercepat proses perizinannya agar mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting,” kata Bahlil.

Pemberian izin untuk menjual hasil produksinya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), ialah bagian dari mekanisme kerja sama produksi sumur minyak rakyat.

Mekanisme itu bermula di tahap inventarisasi sumur rakyat oleh gubernur, bupati/wali kota, kepala satuan kerja khusus (SKK)/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), kontraktor, atau berupa tim gabungan.

Inventarisasi itu meliputi proses perizinan, memetakan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berlokasi di dekat sumur rakyat, dan apakah sumur rakyat tersebut layak direkomendasikan untuk dilegalkan.

Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

Data Kementerian ESDM, ada 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Usai tahap inventarisasi selesai, tim gabungan akan menetapkan daftar hasil inventarisasi sumur. Melalui daftar tersebut, gubernur akan menunjuk BUMD, koperasi, dan/atau UMKM yang direkomendasikan untuk mengelola sumur minyak.