Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang masa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang masa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara.
Perpanjangan kas yang bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) ini dilakukan untuk menjaga stabilitas likuiditas sektor perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit.
Sehingga ia memastikan dana tersebut tidak akan ditarik dalam waktu dekat.
"Yang Rp200 triliun tidak akan diambil, akan tetap dibiarkan di sistem perbankan. Sampai 6 bulan ke depan. Jadi bank-bank enggak usah takut itu diambil.Jadi bank-bank enggak usah takut itu diambil," ucap Purbaya di Jakarta, Selasa 24 Februari 2026.
Baca juga: Purbaya soal Impor 150 Ribu Pick-up India: Kita Ikuti Pak Dasco Saja
Langkah ini diambil untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit.
Terkait kemungkinan penambahan dana, Purbaya menyatakan pemerintah akan melihat perkembangan kondisi keuangan dan strategi otoritas moneter.
Ia menegaskan kebijakan fiskal akan diselaraskan dengan arah kebijakan bank sentral.
"Kita lihat keadaan. Kita lihat gimana strateginya Bank Sentral, kita lihat, kita akan adjust strategi kita sesuai dengan strategi Bank Sentral," bebernya.
Pemerintah berharap likuiditas yang terjaga dapat memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
"Yang penting saya monitor keadaan uang di perbankan dan saya pastikan likuiditas sistem perbankan kita di perekonomian kita cukup untuk mendorong ekonomi ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi," tandasnya.
Baca juga: Cek Fakta: Bantuan Ramadhan untuk Lansia dari Purbaya
Sebelumnya, pemerintah menempatkan total dana sebesar Rp276 triliun yang bersumber dari SAL ke 5 bank Himbara dan satu bank pembangunan daerah (BPD).
Diantaranya Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.
Dari total tersebut, sebesar Rp75 triliun kemudian ditarik kembali untuk dibelanjakan guna mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
