Mendagri Tegaskan Penilaian Apresiasi Pemda Berprestasi Dilakukan Secara Objektif dan Transparan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa proses penilaian dalam program Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data dan indikator kinerja yang dapat diukur serta dipertanggungjawabkan.

Menurut Tito, berbagai aspek menjadi dasar penilaian dalam program tersebut, antara lain penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, tingkat pengangguran, hingga kemampuan daerah dalam mengembangkan creative financing. Seluruh proses penilaian dilakukan secara profesional untuk menjaga kredibilitas dan integritas Kemendagri.

“Tim yang menilai betul-betul saya awasi. Dan saya menyatakan bahwa inilah kredibilitas Kemendagri, harus kita jaga. Kalau tidak, akan kehilangan marwah kalau misalnya diatur-atur,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya menghadiri acara Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 4 Juni 2026 malam. Tito menjelaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang terbuka dan dapat diverifikasi oleh berbagai pihak.

Data yang digunakan berasal dari sejumlah indikator strategis yang selama ini menjadi fokus pemerintah, seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran, prevalensi stunting, dan laju inflasi. Khusus untuk inflasi daerah, Kemendagri melakukan pemantauan secara berkala dengan pembaruan data setiap pekan guna memastikan kondisi terkini dapat tercermin dalam proses evaluasi.

Untuk menciptakan persaingan yang lebih adil, Kemendagri membagi pelaksanaan apresiasi ke dalam enam wilayah regional, yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, dan Papua. Skema tersebut memungkinkan daerah dengan karakteristik dan kapasitas berbeda dapat berkompetisi secara lebih proporsional.

Selain menghadiri kegiatan apresiasi tersebut, Mendagri juga mengikuti sejumlah agenda strategis lainnya selama berada di Yogyakarta, termasuk pembahasan program perumahan rakyat serta Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali. Menurut Tito, seluruh agenda tersebut memiliki keterkaitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas nasional.

“Masalah perumahan ini berhubungan langsung, berbanding lurus dengan kemiskinan, pengangguran, kemiskinan ekstrem. Akar masalah yang utamanya di rumah. [Manfaat] program ini besar sekali. Kemudian Rapat Forkopimda oleh Menko Polkam. Jadi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan,” ujarnya.

Tito menambahkan, rangkaian Apresiasi Pemda Berprestasi akan terus berlanjut di berbagai wilayah Indonesia, termasuk regional Papua yang akan menjadi agenda berikutnya. Ia berharap penghargaan tersebut dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain sebagai bentuk penghargaan atas capaian daerah, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan pesan positif kepada publik bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja secara serius untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga inflasi.

“Sekaligus acara ini untuk memberikan message kepada publik bahwa terlepas tadi ada beberapa kepala daerah yang mungkin menghadapi masalah hukum, [tapi] cukup banyak kepala daerah yang peduli kepada rakyatnya. Berprestasi, bisa menangani kemiskinan, pengangguran, kemudian inflasi,” tutur Mendagri.

(Sumber: Antara)