Tegur TNI-Polri, Prabowo: Saudara Milik Rakyat, Bintangmu dari Rakyat

Ntvnews.id, Lombok - Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparatur negara agar berbenah dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintahan bersih dari korupsi serta praktik penipuan. Pesan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026.

Di hadapan para pejabat dan masyarakat, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah, birokrasi, hingga lembaga negara melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi menjawab harapan rakyat.

"Pesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan dirinya tidak ingin lagi memperdebatkan masa lalu. Namun, ia meminta seluruh aparatur negara menyadari tuntutan masyarakat yang menghendaki pemerintahan bersih dan bebas dari penyimpangan.

Baca Juga: Pramono Siapkan Rp300 Miliar untuk Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

"Saya tidak mau melihat ke belakang tetapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh pejabat negara memperoleh amanah, jabatan, dan fasilitas dari rakyat. Karena itu, menurutnya, aparat harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.

Secara khusus, Presiden menegur jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan agar tidak melupakan tanggung jawab mereka sebagai pelayan rakyat.

"Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya di sana? Iya. Pakai bintang juga kau? Kau juga milik rakyat," kata Prabowo.

Presiden menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan agar sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas.