Sudaryono Akui Tata Kelola BGN Bermasalah, Janji Benahi Program MBG Total

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang baru dilantik mengakui, memang terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola lembaga dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, persoalan tersebut mencakup dugaan penyelewengan, pelanggaran hukum, hingga masalah transparansi. Ia menegaskan, seluruh persoalan itu harus dihadapi dan diselesaikan, bukan justru dihindari.

"Yang pertama begini ya, satu, bahwa kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidak-transparanan yang selama ini ada," katanya saat dijumpai di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Juli 2026.

Sudaryono menambahkan, bahwa persoalan tata kelola yang ada harus menjadi perhatian utama dalam kepemimpinannya. Ia meminta seluruh jajaran BGN berani menghadapi masalah dan melakukan pembenahan secara menyeluruh.

"Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai Kepala (BGN) baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa bisa kita selesaikan," ungkapnya.

Sudaryono menyadari bahwa sejumlah persoalan hukum yang berkaitan dengan tata kelola BGN tengah diproses oleh aparat penegak hukum. Ia menyebut terdapat pihak-pihak yang diperiksa, berstatus sebagai saksi, hingga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, Sudaryono menegaskan proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

"Maka saya ingin, yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi," terangnya.

Sebagai Kepala BGN yang baru, Sudaryono menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, seluruh pihak yang tengah menjalani proses hukum harus mengikuti proses tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dan intinya, saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum, kita akan berikan. Namun, kita tidak boleh kemudian, saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini," terangnya.

Sudaryono tiba di kantor BGN usai dilantik (Ntvnews.id/Adiansyah)

Meski demikian, ia meminta persoalan hukum tidak membuat seluruh jajaran BGN kehilangan semangat dalam menjalankan tugas. Sudaryono mengingatkan agar BGN tidak larut dalam pesimisme maupun kesedihan.

"Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimistis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik, dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki," tegasnya.

Sudaryono menargetkan pembenahan tata kelola BGN dilakukan secara menyeluruh. Ia ingin sistem kerja BGN ke depan tidak lagi bergantung pada individu atau arahan personal, tetapi berjalan berdasarkan aturan dan sistem yang jelas.

"Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin enggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person, orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system, gitu saya mengatakannya," imbuhnya.

Menurut Sudaryono, seluruh pelaksanaan program BGN harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, regulasi, serta sistem yang telah dibangun.

Ia menekankan pentingnya membangun sistem yang kuat agar tata kelola lembaga tidak bergantung pada figur tertentu.

Sudaryono juga membuka ruang bagi masyarakat, mitra, maupun media untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan masalah dalam pelaksanaan program MBG.

Ia meminta setiap informasi terkait penyimpangan segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.

"Kalau ada misalnya dapur kok enggak bener misalnya, segera laporkan! Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan, yang benar kita tegakkan. Yang baik juga harus kita.. jangan sampai satu dua salah, kemudian dianggap yang lain juga keliru, gitu," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar kesalahan yang dilakukan oleh satu atau dua pihak tidak serta-merta membuat seluruh program dianggap bermasalah.

Ia mengakui pembenahan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi menegaskan komitmennya untuk terus mendengar masukan dari berbagai pihak.

Di sisi lain, Sudaryono menilai kritik terhadap pelaksanaan program harus diarahkan pada perbaikan tata kelola.

Ia membedakan kritik konstruktif dengan tuntutan untuk menghentikan atau membubarkan program Makan Bergizi Gratis maupun BGN.

"Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritik-nya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau atau membubarkan BGN," tutupnya.