Menhut Raja Juli Gagal Mendarat di Kalbar karena Asap Karhutla

Ntvnews.id, Jakarta - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat kian memburuk. Kondisi ini menyebabkan pesawat yang membawa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni beserta rombongan gagal mendarat di Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengonfirmasi bahwa pendaratan tersebut terpaksa dibatalkan karena jarak pandang yang sangat terbatas, yakni hanya mencapai 100 meter. Situasi tersebut dinilai terlalu berisiko bagi keselamatan penerbangan.

"Di tempat kita ini beliau (Menhut) batal datang karena kabut asap dan jarak pandang hanya bisa 100 meter saja. Sehingga pesawat tidak berani untuk landing," ujar Krisantus di Pontianak.

Akibat insiden tersebut, seluruh rangkaian agenda kunjungan kerja Menhut di Kalimantan Barat terpaksa ditunda. Krisantus menjelaskan bahwa jika kondisi cuaca dan jarak pandang membaik, kehadiran Menhut akan diupayakan kembali pada hari yang sama atau dijadwalkan ulang paling lambat pada Jumat esok.

Berdasarkan rencana awal, Raja Juli Antoni dijadwalkan untuk meninjau langsung tiga lokasi terdampak karhutla yang cukup parah, yakni kawasan Limbung, area sekitar SMA Negeri 4, dan wilayah Rasau Jaya.

Baca Juga: KRL Terlambat Imbas Dua Insiden Tertemper di Tebet dan Rawa Buaya, KAI Commuter Rekayasa Operasi

Setelah peninjauan lapangan, Menhut dijadwalkan memimpin rapat koordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi penanganan karhutla di wilayah tersebut.

Selain melakukan peninjauan, Kementerian Kehutanan juga telah menyiapkan sejumlah bantuan untuk memperkuat personil di lapangan. Bantuan tersebut mencakup peralatan teknis seperti pompa air, perlengkapan pemadaman, hingga logistik kesehatan.

"Bantuan rencana berupa pompa air, peralatan-peralatan dari Kementerian Kehutanan. Kemudian ada juga bantuan makanan, minuman, obat-obatan, serta masker," tambah Krisantus.

Menanggapi situasi karhutla yang terus berulang, Krisantus menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ia merujuk pada ketegasan pemerintah pada tahun 2019, di mana sejumlah perusahaan dikenai sanksi berat.

"Sudah pernah (ada tindakan). Tahun 2019 banyak yang sudah kita tindaklanjuti, bahkan sampai pada pencabutan izin," tegasnya.