Gempa NTT: Kemendes PDT Mulai Verifikasi Kerusakan Desa

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 3 Sep 2026, 10:50
thumbnail-author
Naila Fadhilah
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mulai menerjunkan tim untuk memverifikasi tingkat kerusakan desa-desa yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Langkah tersebut diambil guna mengklasifikasikan skala kerusakan di lapangan sebelum melangkah ke tahap pemulihan. "Tim Kemendes sudah turun untuk memetakan, melihat mana yang kondisi rusak ringan, rusak sedang, rusak berat," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam siaran pers di Semarang, Rabu (2/9).
 
Yandri menegaskan, pendataan secara presisi menjadi krusial agar penanganan pascabencana berjalan tepat sasaran. Oleh karena itu, besaran anggaran pemulihan untuk wilayah NTT belum ditentukan hingga pemetaan selesai secara menyeluruh.

"Untuk NTT tentu kami data dulu dengan cermat sehingga tidak ada salah penempatan atau salah hitung. Nah ini tim sedang bekerja," katanya.

Setelah data terhimpun, Kemendes PDT berencana segera menggelar koordinasi antarkementerian dan lembaga. Langkah lintas sektoral ini dinilai penting demi membangun pembagian tanggung jawab yang jelas dalam proses rekonstruksi.

Di samping memfokuskan perhatian pada pemulihan di NTT, pihak kementerian juga masih menuntaskan penanganan pascabencana di sejumlah wilayah lain, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Rehabilitasi di kawasan Sumatera akan difokuskan pada perbaikan sarana publik serta infrastruktur desa yang menjadi kewenangan Kemendes PDT.

"Seperti di Sumut, Aceh, itu kita akan membenahi fasilitas yang ada di desa. Intinya fasilitas desa yang memang jadi ranahnya Kemendes, itu akan kita rehab dan lain sebagainya," katanya.

Proses pembenahan di wilayah Sumatera akan segera dieksekusi begitu alokasi anggaran dicairkan. Saat ini, usulan anggaran tahap pertama senilai Rp58 miliar untuk Sumatera Utara dan Aceh telah mendapatkan persetujuan dan siap direalisasikan.

 
(Sumber: Antara)
 

HIGHLIGHT

x|close